KABARHARMONI | BANDUNG, – Pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tercatat sebanyak 3,67 juta orang atau 7,08 persen.
Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Maret 2024, yang tercatat sebanyak 3,85 juta orang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, dalam rilis Berita Resmi Statistik yang digelar di Aula Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Rabu, 15 Januari 2025.
Penurunan angka kemiskinan ini dapat dipahami sebagai dampak dari kondisi ekonomi makro yang cenderung positif.
Inflasi yang terkendali serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai 2,59 persen pada triwulan III 2024 dibandingkan dengan triwulan I 2024, menjadi indikator utama turunnya angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan sebesar 0,16 persen pada Agustus 2024 juga turut memperkuat gambaran perbaikan tersebut.
“Penurunan angka kemiskinan selain diakibatkan oleh kondisi ekonomi makro yang membaik, juga adanya berbagai program bantuan untuk masyarakat dari pemerintah,” kata Darwis.
BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur Garis Kemiskinan (GK).
Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.
Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp535.509 per kapita per bulan, mengalami kenaikan 2,19 persen dibandingkan dengan Maret 2024.
Dari angka ini, komoditi makanan menyumbang 74,72 persen terhadap Garis Kemiskinan.
Di perkotaan, beberapa komoditi makanan yang menyumbang besar terhadap garis kemiskinan adalah beras (22,08 persen), rokok kretek filter (12,09 persen), dan daging ayam ras (5,36 persen).
Sementara itu, untuk komoditi non-makanan, perumahan (9,18 persen), bensin (3,70 persen), dan listrik (2,51 persen) menjadi yang paling dominan.
Sementara di perdesaan, beras menyumbang 25,52 persen terhadap garis kemiskinan, diikuti oleh rokok kretek filter (8,79 persen) dan telur ayam ras (4,51 persen). Untuk komoditi non-makanan, perumahan (10,13 persen), bensin (3,09 persen), dan listrik (1,65 persen) merupakan yang terbesar.
Angka kemiskinan pada September 2024 ini mencatatkan rekor terendah sejak Maret 2020, yang tercatat 7,88 persen.
Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan September 2019, yang hanya mencapai 6,82 persen.
Darwis Sitorus juga menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Di perkotaan, kemiskinan turun sebesar 0,42 persen poin, atau sekitar 141.060 orang. Sementara di perdesaan, penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22 persen poin, atau sekitar 39.260 orang.
Selain angka kemiskinan, BPS juga mengungkapkan data terkait Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2024 tercatat turun dari 1,21 pada Maret 2024 menjadi 1,05.
Di perdesaan, Indeks P1 lebih tinggi, yakni 1,44, dibandingkan dengan perkotaan yang sebesar 0,96.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,29 pada Maret 2024 menjadi 0,24 pada September 2024.
Untuk tingkat ketimpangan pengeluaran, Gini Ratio di Jawa Barat pada September 2024 tercatat sebesar 0,428, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran dalam kategori sedang.
Di perkotaan, Gini Ratio lebih tinggi, yakni 0,439, sementara di perdesaan, angka ini tercatat 0,327.
Berdasarkan kriteria Bank Dunia, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah mencapai 16,48 persen, yang juga menunjukkan ketimpangan dalam kategori sedang.
“Dapat disimpulkan, kondisi kemiskinan di Jawa Barat September 2024 dibandingkan Maret 2024 membaik, namun ketimpangannya sedikit meningkat,” pungkas Darwis Sitorus. *Red
Komentar