KABARHARMONI | BANDUNG, – Sejak tahun 2013, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menghadapi dinamika dan tantangan besar dalam menerapkan konsep menuju kota cerdas, atau Smart City.
Selama 11 tahun tersebut, Kota Bandung berhasil menunjukkan kemajuan signifikan dan mendapatkan berbagai pengakuan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pemkot Bandung meraih berbagai penghargaan, termasuk penghargaan dari majalah Jepang Yakkato pada 2017.
Baru-baru ini, Kota Bandung kembali mencatatkan prestasi dengan memperoleh nilai Memuaskan dan meraih indeks Smart City tertinggi di Indonesia pada 2024, yakni 3,93.
Prestasi ini tidak berhenti di situ.
Pemerintah Kota Bandung juga berhasil memperoleh nilai tertinggi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), melalui surat Nomor 663 Tahun 2024 yang menyatakan Kota Bandung memperoleh indeks 4,59.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, menyampaikan informasi ini dalam sebuah tayangan di saluran YouTube Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung pada Rabu, 22 Januari 2025.
Dalam kesempatan itu, Yayan menjelaskan tiga strategi utama yang diterapkan Pemkot Bandung dalam mewujudkan Smart City: pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur fisik dan digital, serta penyusunan regulasi yang mendukung.
Yayan, memberi apresiasi terhadap kecerdasan masyarakat Kota Bandung dalam beradaptasi dengan teknologi digital.
“Bandung yang menarik itu karena masyarakatnya yang cerdas. Masyarakat pengguna yang melek digital. Dan itu juga sudah diukur,” kata Yayan.
Dikatakan pula oleh Yayan, bahwa, masyarakat Kota Bandung memiliki indeks melek digital tertinggi di Indonesia, yang tercermin dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI).
“Sok silahkan di googling,” tuturnya dengan percaya diri.
Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, Pemkot Bandung berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konektivitas digital, salah satunya dengan mengatasi masalah blankspot.
Yayan, mengakui, Meskipun Pemkot Bandung telah berhasil mengurangi masalah ini, masih ada kekurangan infrastruktur yang harus dipenuhi.
“Soal kurang tentu masih ada, tapi kita secara mendasar sudah (memenuhi). Kota Bandung tidak ada lagi yang blankspot,” tegasnya.
Yayan, menekankan, bahwa, konsep Smart City bukan berarti menghilangkan semua masalah yang ada, melainkan meminimalkan dampaknya.
“Smart city itu bukan kita memikirkan kota ini canggih, kota ini sudah tidak ada kemacetan dan tidak ada kejahatan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu,” tepisnya.
Namun, tambah Yayan, dengan menggunakan teknologi canggih, Pemkot Bandung dapat mengurangi masalah-masalah tersebut.
Yayan, menjelaskan, bahwa, Untuk mewujudkan konsep Smart City, Pemkot Bandung bekerja dengan pendekatan pentahelix, dimana secara bersama-sama, pemerintah turut melibatkan beberapa pihak dari unsur akademisi, swasta, masyarakat, serta media.
“Ini semua sepertinya beriringan. Apa pernah (dinas) Kominfo membangun tower seperti kabupaten dan kota lain banyak blankspot karena kurangnya jaringan? Di Kota Bandung kan tidak pernah pemerintah bikin tower. Yang bikin tower adalah pihak swasta,” ujar Yayan.
Tak hanya itu, peran dunia akademisi juga sangat besar dalam membantu pemerintah, terutama dalam mengembangkan teknologi-teknologi baru seperti metaverse, blockchain, dan kecerdasan buatan (AI).
Media massa juga memiliki peran penting dalam menyosialisasikan berbagai program Smart City kepada masyarakat.
Yayan, meyakini, bahwa, kerjasama antara semua unsur ini akan membawa Bandung menuju kota cerdas yang semakin berkembang.
Meski tantangan terbesar ke depan adalah menciptakan biaya jaringan internet yang terjangkau untuk seluruh masyarakat, Pemkot Bandung tetap optimis.
“Dalam rangka mengurangi biaya (coz) masyarakat, saya kira yang harus kita pikirkan adalah menyediakan internet gratis buat masyarakat,” kata Yayan.
Selama ini, internet gratis di beberapa wilayah Kota Bandung masih bergantung pada program CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.
Oleh karena itu, tambah Yayan, pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk menyediakan fasilitas bagi warga masyarakat, berupa Wi-Fi gratis di area public, jika anggaran memungkinkan.
Ini diyakini dapat mengurangi beban masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian dan pendidikan.
Penerapan konsep Smart City membawa dampak positif bagi pemerintahan.
Transformasi dari sistem manual ke digital, atau yang dikenal dengan Electronic Government (E-Gov), telah mengurangi ketergantungan pada alat tulis kantor (ATK) dan meningkatkan efisiensi.
“Kuncinya, smart city dan SPBE (E-Gov) adalah layanan yang paripurna dengan inovasi menghasilkan efisiensi. Itu kunci utamanya,” terang Yayan.
Efisiensi ini juga berdampak pada pengurangan biaya, waktu, dan tenaga.
“Kami, di Diskominfo mengurangi ATK, cetakan. Kalau kita mau sosialisasi dengan pamflet-pamflet, saya coret tuh,” tegas Yayan.
Sebagai gantinya, pemerintah lebih memanfaatkan media sosial dan media massa dalam sosialisasi program-programnya.
Dalam hal SDM, Yayan menyadari bahwa penerapan teknologi digital membawa perubahan.
Tenaga administrasi di pemerintahan kini digantikan dengan tenaga ahli di bidang teknologi dan komunikasi.
“Tenaga-tenaga yang ada (Diskominfo) itu adalah tenaga ahli. Ahli grafis, ahli analisis, dan ahli rilis. Mungkin ke depan sudah tidak ada (tenaga ahli rilis) karena sudah ada teknologi AI,” ungkap Yayan.
Penerapan Smart City memang membawa tantangan, namun juga membuka peluang besar untuk inovasi dan efisiensi di berbagai sektor.
Pemkot Bandung optimis bahwa dengan kerjasama semua pihak, konsep Smart City akan semakin berkembang, memajukan kota, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. *Red
Komentar