KABARHARMONI | JAKARTA, – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, menegaskan, bahwa, peran humas pemerintah harus melampaui penyampaian informasi semata, terutama, di tengah era disrupsi digital dan meningkatnya disinformasi.
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025, Meutya, mengajak humas untuk proaktif dalam membangun narasi yang kuat dan melawan hoaks.
Meutya, juga menyoroti pentingnya sinergi antarhumas pemerintah, untuk memastikan kebijakan publik dipahami dengan baik oleh masyarakat, mengingat, perubahan pola konsumsi informasi yang semakin bergantung pada media sosial.
Humas Pemerintah Harus Proaktif dalam Era Digital
Dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah di Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025, Meutya menyatakan, Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar.
“Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” kata Meutya.
Sinergi dan Strategi Narasi Publik
Meutya, menjelaskan, bahwa, sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya sekadar kerja sama teknis.
Lebih dari itu, ini juga merupakan strategi nasional dalam mengelola narasi publik.
Meutya, mengibaratkan kerja humas seperti tim sepak bola, tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, kekalahan dalam pertarungan opini publik sangat mungkin terjadi.
“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegas Meutya.
Perubahan Pola Konsumsi Informasi
Meutya menyoroti perubahan pola konsumsi informasi di masyarakat, yang kini sebahagian besar mengandalkan media sosial.
Menurut survei Katadata Insight Center (2022), 73 persen pengguna internet di Indonesia, mengakses informasi melalui media sosial.
Di sisi lain, survei IDN Research Institute (2025), menunjukkan, bahwa, 43 persen Millennial dan Gen-Z lebih mempercayai informasi dari media sosial ketimbang media konvensional.
“Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” kata Meutya.
Hak atas Informasi yang Benar
Menkomdigi, Meutya, menekankan, bahwa, akses terhadap informasi yang benar adalah sebuah kebutuhan dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
“Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujar Meutya.
Dalam konteks konvergensi media, Meutya, mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan, yang menyatakan, bahwa, teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas.
Membangun Wacana Publik yang Sehat
Peran humas, menurut Meutya, bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” tegas Meutya.
Menkomdigi, Meutya, juga memberikan apresiasi terhadap peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
“Sinergi sangat penting agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif,” kata Meutya.
Komunikasi sebagai Strategi Utama
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menambahkan, bahwa, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ungkap Hasan Nasbi.
Mewujudkan Sinergi yang Kuat
Baik Meutya maupun Hasan, sepakat, bahwa, sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah, adalah kunci untuk menciptakan ruang komunikasi publik yang positif.
“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya. *Red
Komentar