KABARHARMONI | BATULICIN, – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif secara resmi membuka Workshop Peningkatan dan Penguatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 pada Kamis, 19 Juni 2025, di Banjarmasin.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun langkah strategis menuju birokrasi yang adaptif, profesional. Dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Reformasi Birokrasi untuk Menciptakan Birokrasi yang Profesional dan Berorientasi pada Hasil
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen penting dalam mempercepat pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional.
Ia menyampaikan bahwa dinamika global yang semakin kompleks menuntut pemerintahan yang responsif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan berdampak nyata,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Berkomitmen Meningkatkan Pelayanan Publik
Bupati lebih lanjut menyampaikan bahwa Presiden menekankan tiga aspek utama dalam Reformasi Birokrasi. Yaitu, birokrasi yang mampu menghasilkan kinerja nyata, birokrasi yang menjamin kebijakan bermanfaat bagi masyarakat. Serta birokrasi yang lincah dan responsif.
“Reformasi Birokrasi bukan sekadar agenda rutin, tetapi harus menjadi gerakan perubahan yang menyentuh akar permasalahan tata kelola pemerintahan,” ucapnya.
Baca Juga: Prestasi Kelima untuk Kota Bandung: Pemkot Bandung Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI
Workshop RB untuk Menghasilkan Rencana Aksi yang Spesifik dan Terukur
Pemerintah pusat sendiri telah menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi Tematik 2025–2029. Fokus pada lima isu strategis: penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengelolaan sumber daya dan hilirisasi, percepatan prioritas aktual Presiden. Serta transformasi digital pemerintahan.
Bupati berharap workshop ini dapat menghasilkan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang spesifik. Terukur, dan berdampak langsung pada pencapaian target pembangunan daerah.
“Harapan saya, di tahun 2026 mendatang. Kita harus meningkatkan kolaborasi lebih baik lagi, karena masih banyak warga kita yang membutuhkan,” tegasnya.
Komitmen Mendukung Akselerasi Reformasi Birokrasi
Budi Prawira SE MM, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas Wilayah II. Bersama Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Yulian Herawati. Dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Selatan Ir Hj Galuh Tantri Narindra, hadir dalam workshop ini.
Pimpinan SKPD Pemkab Tanah Bumbu, perwakilan instansi vertikal. Serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berkomitmen mendukung akselerasi Reformasi Birokrasi.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil. Red
Komentar