Hilman: Wartawan Diusir, Bisa Diartikan sebagai Upaya Membungkam Kemerdekaan Pers

KABARHARMONI | BANDUNG, – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu yang mengusir organisasi wartawan dari gedung Graha Pers Indramayu.

Mereka menilai kebijakan itu sebagai tindakan yang arogan dan mencederai prinsip kemerdekaan pers.

“Ini bukan sekadar soal gedung, ini soal bagaimana pemerintah memperlakukan pers. Kalau wartawan diusir seperti ini, bisa diartikan sebagai upaya membungkam kemerdekaan pers,” kata Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, dalam siaran pers, Jumat, 18 Jul 2025.

Gedung Graha Pers Miliki Histori Panjang

Hilman mengatakan bahwa organisasi wartawan sudah menempati gedung Graha Pers selama 40 tahun.

“Gedung itu memiliki histori yang panjang. Para Bupati sebelumnya memberikan fasilitas kepada wartawan dan organisasi pers karena jasanya membantu mempublikasi kegiatan dan program-program Pemkab Indramayu. Ini tiba-tiba diusir, ada apa?,” tegas Hilman.

Baca Juga: Aksi Pengusiran Wartawan oleh Pemkab Indramayu Dinilai Mencederai Kemerdekaan Pers

Meminta Pemkab Indramayu untuk bersikap bijaksana

Seharusnya, lanjut Hilman, pihak Pemkab Indramayu bijaksana dalam mengambil keputusan.

“Dia mendengar bahwa mereka tidak melakukan sosialisasi ataupun dialog sebelumnya dengan teman-teman yang berkantor di sana. Dia bertanya untuk apa dan mau dijadikan apa gedung itu. Sehingga jelas, untuk apa dan urgensinya apa. Mereka tidak melakukan hal itu. Sehingga terkesan arogan dan terkesan sarat kepentingan,” ujar Hilman.

Wartawan Bukan Beban, Melainkan Mitra Strategis

Menurut Hilman, kehadiran wartawan selama ini bukan beban atau ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra strategis.

“Ini soal cara pemerintah melihat pers. Langkah mengusir seperti itu bisa menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Indramayu dan nasional,” tegas Hilman.

Baca Juga: LABKUM PERS Bentukan Pokja PWI Kota Bandung Beri Bantuan Advokasi serta Pendampingan kepada Wartawan dan Masyarakat

Desakan untuk Kajian Ulang

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Barat, Ahmad Syukri, menilai bahwa kebijakan itu sarat dengan kepentingan tertentu karena mereka melakukannya di tengah konflik yang terjadi di tubuh PWI saat ini.

Oleh karena itu, ia menghimbau pemkab Indramayu untuk melakukan kajian ulang terhadap kebijakan yang telah mereka keluarkan.

“Mereka sebaiknya membuka ruang dialog terlebih dahulu. Itu lebih elok dan elegan,” tutupnya.   Red