Pemerintah Kota Bandung Luncurkan Program Pendidikan Antikorupsi untuk ASN

KABARHARMONI | BANDUNG, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) bagi seluruh ASN.

Program PADI menjadi yang pertama di level pemerintah kota/kabupaten dengan supervisi langsung KPK.

Pencegahan Dini Praktik Korupsi

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut PADI sebagai bentuk pencegahan dini terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

“Program ini untuk semua ASN di Pemkot Bandung. Bentuk sosialisasi agar kita punya patokan yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kolaborasi dengan KPK ini levelnya sudah sangat struktural,” ujarnya usai Launching Pembelajaran Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin 22 September 2025.

Baca Juga: Deklarasi Bersama KPK: Lima Butir Komitmen Ditegaskan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Bersih

Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Farhan berharap, pelaksanaan PADI dapat meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung.

“Kota Bandung masih perlu meningkatkan skor SPI-nya hingga di atas 79, karena saat ini skornya baru mencapai 71,91. Dengan adanya program ini, saya berharap bisa memperbaikinya,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Targetkan Level 3 pada SPIP Terintegrasi dan Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern

Program PADI Berkelanjutan

Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program Pendidikan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) untuk mencapai hasil yang maksimal.

“Setiap tahun wajib ada pendidikan antikorupsi. Harapan saya, siapapun wali kotanya nanti, program ini tidak boleh berganti. Inovasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Baca Juga: KPK Luncurkan MCP 2025 untuk Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah

Kota Bandung Jadi Percontohan

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengungkapkan bahwa Kota Bandung merupakan daerah pertama yang secara langsung meminta KPK untuk mengadopsi konten pembelajaran antikorupsi dalam program PADI.

“Konten dari LMS (Learning Management System) KPK ditransfer ke Bandung, lalu dikembangkan lagi. Hari ini di-launching untuk 16.000 ASN, dari pejabat tinggi hingga staf,” ungkap Wawan.

Baca Juga: Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Hadiri Sosialisasi SPI Tahun 2025

Menghapus Korupsi di Bandung

Menurutnya, dengan mengikuti PADI, seluruh ASN akan memiliki pemahaman yang sama terkait korupsi.

“Kalau pengertiannya sama, pejabat dan pegawai tidak bisa kongkalikong lagi. Target kita jelas, menghapus korupsi di Bandung,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Berkomitmen Mencegah Korupsi, Ini Strategi yang Ditempuh!

Konten PADI Dinamis

Program ini mencakup teori antikorupsi dan pembelajaran tentang modus korupsi terkini, termasuk yang melibatkan teknologi baru.

Konten PADI dinamis. Misalnya, modus dengan cryptocurrency, itu akan masuk sebagai pembelajaran. Jadi pemahaman ASN akan selalu relevan dengan kondisi terbaru,” kata Wawan.    Red

Kabar Lainnya

Jangan Lewatkan

Komentar