Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro: Kepercayaan Publik Harus Dijaga dan Diperkuat

KABARHARMONI | BANDUNG, – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber talk show di Radio Sonata, Bandung.

Kepercayaan Publik dan Partisipasi Masyarakat

Susanto menjelaskan bahwa kepercayaan publik sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Kepercayaan publik harus terus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan kota.

Baca Juga: Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro: Mendukung FPK dalam Membangun Kesatuan dan Persatuan

Kolaborasi untuk Mengatasi Permasalahan Kota

Susanto mengakui bahwa Kota Bandung menghadapi tantangan yang cukup kompleks.

Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

“Membangun Kota Bandung tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: 215 Tahun Bandung: Mengembalikan Spirit of Bandung

Meningkatkan Integritas dan Pencegahan Korupsi

Susanto memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bandung karena aktif menggandeng KPK untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas aparatur. Terutama setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.

“Langkah Wali Kota menggandeng KPK untuk melakukan deteksi dini merupakan upaya strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Baca Juga: Ketua DPRD bersama Anggota Bapemperda Kota Bandung Hadiri Acara Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah di Kendari

Pelayanan Publik yang Optimal

Susanto juga menekankan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada prinsip good governance, clean government, serta kualitas pelayanan yang paripurna.

“Seluruh pelayanan publik harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar masyarakat mendapatkan layanan yang optimal, adil, dan profesional,” ujarnya.

Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penertiban PKL dan Peran Masyarakat

Merespons pertanyaan dari warga terkait PKL, Susanto memastikan bahwa Satpol PP Kota Bandung senantiasa melibatkan unsur TNI dan Polri dalam setiap kegiatan penertiban.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

“Petugas di lapangan memiliki keterbatasan, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan,” ujarnya.    Red

Komentar