Anggota Pansus 12 DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro Jelaskan Perubahan Perda Nomor 24 Tahun 2012 dan 5 Tahun 2015

KABARHARMONI | BANDUNG, – DPRD Kota Bandung melalui Pansus 12 membahas Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah menyusun Raperda ini untuk menyesuaikan regulasi nasional di bidang kesejahteraan sosial.

Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Raperda Kesejahteraan Sosial

Anggota Pansus 12 DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., menjelaskan bahwa perubahan tersebut merupakan kelanjutan dari dua aturan sebelumnya, yaitu Perda Nomor 24 Tahun 2012 dan Perda Nomor 5 Tahun 2015.

“Setelah diinventarisir, ternyata perubahan yang dibutuhkan mencapai lebih dari 50 persen. Karena itu, kami memutuskan untuk mencabut Perda Nomor 24 Tahun 2012 dan menyusun aturan baru yang lebih komprehensif,” jelas Susanto.

Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Jadi Fokus Pembahasan

Raperda baru ini akan mengatur sejumlah hal penting, antara lain turunan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB), Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Serta Permensos Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

“Selain itu, kami juga membahas mekanisme UGB, PUB, dan LKS agar penataan, manajemen, serta penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung lebih tertib,” lanjutnya.

Baca Juga: Kolaborasi dan Kepedulian, Yorisa: Strategi Menghadapi Tantangan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung

Kerja Sama dengan LKS untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Susanto menegaskan bahwa Pansus ingin memastikan setiap kegiatan sosial memiliki mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan praktik pungutan liar.

“Perlu ada sistem yang tegas, termasuk sanksi sosial atau blacklist bagi pelanggar, meskipun sanksi pidana sudah diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti perubahan istilah dari organisasi sosial menjadi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Dengan demikian, di Kota Bandung nantinya akan ada sistem pendataan resmi bagi LKS yang beroperasi.

Susanto menargetkan, pembahasan Raperda ini dapat rampung pada Desember 2025.

“Sebagai bagian dari penyempurnaan. Kami juga akan melakukan studi tiru ke daerah yang sudah lebih dulu menerapkan sistem kolaboratif, salah satunya ke Yogyakarta,” pungkasnya.    Red