KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Kota Bandung berhasil meraih penghargaan Terbaik Ketiga Nasional dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menerima langsung penghargaan tersebut pada ajang Anugerah Layanan Investasi 2026.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar acara tersebut di Auditorium Nusantara, Jakarta Selatan, Selasa, 16 September 2026.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung Eric Mohamad Atthauriq dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tatang Muhtar mendampingi Farhan.
BACA JUGA: Kota Bandung Raih Penghargaan Internasional untuk Program Ekonomi Sirkular Buruan Sae
Reformasi Birokrasi Pemkot Bandung di Jalur Tepat
Farhan menyampaikan, penghargaan ini membuktikan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang Pemkot Bandung lakukan sudah berada di jalur yang tepat.
“Penghargaan ini bukan semata-mata soal prestasi, tetapi merupakan pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung. Dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Farhan.
Menurutnya, investasi memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus memprioritaskan kemudahan berusaha.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap investor yang datang ke Kota Bandung mendapatkan pelayanan terbaik. Semakin mudah proses perizinan dan semakin tinggi kepastian usaha, maka peluang investasi akan semakin besar. Dampaknya tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi,” katanya.
BACA JUGA: Kota Bandung Terima Penghargaan BKN RI untuk Penyelesaian Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Jadi Pemacu Inovasi Layanan dan Integrasi Digital
Lebih lanjut, Farhan menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi kuat bagi Pemkot Bandung untuk terus memperbaiki dan menginovasikan pelayanan.
“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Justru penghargaan ini menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat integrasi digital, memangkas birokrasi yang tidak perlu, dan memastikan pelayanan publik semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha,” tuturnya.
BKPM Nilai 571 Objek PTSP-PPB se-Indonesia
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin menjelaskan, penilaian kinerja PTSP dan PPB bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan perizinan sekaligus mendorong standarisasi layanan investasi di seluruh Indonesia.
Ia merinci, penilaian tahun 2026 melibatkan 571 objek penilaian yang terdiri atas 25 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah, meliputi 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Selanjutnya, proses evaluasi berlangsung secara komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi.
Instansi tersebut antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, Kementerian PANRB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Selain itu, PT Surveyor Indonesia mendukung penilaian melalui tahapan self-assessment, verifikasi, hingga uji petik lapangan.
Rudy mengungkapkan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait penguatan kompetensi sumber daya manusia pada layanan perizinan. Serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan berusaha di daerah.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Kembali Raih Prestasi Membanggakan di Tingkat Nasional
Menteri BKPM Tekankan Investasi Ciptakan Lapangan Kerja
Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menuturkan investasi merupakan instrumen penting. Untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Hari ini adalah momentum yang membangun optimisme serta komitmen untuk mewujudkan layanan investasi yang semakin baik, cepat, transparan, dan memberikan kepastian pada dunia usaha. Dunia usaha selalu menginginkan segala sesuatunya terukur dan terstruktur,” ujar Rosan.
Menurutnya, pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 yang mengintegrasikan perizinan dari berbagai kementerian dan lembaga ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Dengan demikian, pemerintah berharap kebijakan tersebut menghadirkan kepastian hukum, kepastian waktu, serta kemudahan layanan yang mendukung iklim investasi nasional. Red
Komentar