KABARHARMONI | BANDUNG, – Basis data yang akurat menjadi kunci penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak atau retribusi.
Pemerintah harus menerapkan sistem dan langkah terukur berbasis data guna mengoptimalkan pemasukan daerah.
Pentingnya Basis Data Akurat
Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., menekankan bahwa persoalan paling mendasar terkait dengan data.
“Jadi persoalan pendapatan itu akhirnya pada data. Ketersediaan data akurat menjadi dasar prediksi berapa pendapatan yang akan kita targetkan,” ujarnya.
Dinamika Wajib Pajak dan Objek Pajak
Aries menyontohkan bahwa persoalan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sekadar hanya berkenaan objek bumi dan bangunannya, tetapi juga dinamika wajib pajaknya.
“Ada wajib pajak yang dibebaskan PBB bagi masyarakat tidak mampu. Di sisi lain, dinamika muncul karena terdapat nilai ekonomi yang menjadi objek pajak,” katanya.
Pemanfaatan Teknologi untuk Pendataan
Aries juga menekankan bahwa tanpa memanfaatkan teknologi untuk membantu pendataan, maka keakuratan data penerimaan retribusi atau pajak, transparansi, dan akuntabilitasnya tidak akan tercapai.
“Dengan teknologi tapping box sebetulnya bisa membantu pasokan data untuk menakar sejauh mana pendapatan disetorkan, terutama dari sektor pajak hotel, restoran, hingga parkir,” ujarnya.
Baca Juga: Bandung Menuju Pelayanan Publik Berbasis Teknologi: Membangun Pelayanan Publik yang Terintegrasi
Optimalisasi Kinerja Berbasis Data
Aries meminta Bapenda Kota Bandung untuk mengoptimalkan kinerja berbasis data untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
“Data-data ini sangat penting bagi DPRD sebagai bahan untuk pembahasan dalam penyusunan APBD yang nantinya menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang akan disalurkan bagi masyarakat,” ujarnya.
Grand Design Pendapatan Kota Bandung
Aries berharap FGD terkait pajak ini bisa menjadi materi penyokong pembenar,
“Mudah-mudahan diskusi ini, termasuk masukan dari para pakar, kita bisa merancang sebuah sistem yang dibangun dari data yang akurat,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kota Bandung Dorong Pembentukan Holding Company BUMD untuk Meningkatkan Kinerja dan Pendapatan
Penerimaan Pajak yang Optimal
Acuviarta Kartabi, Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, menilai perlunya integrasi database pajak daerah yang saat ini masih terpisah.
“Perencanaan penerimaan pajak belum optimal. Database pajak daerah yang belum terintegrasi. Wali kota harus mengkampanyekan kesadaran bayar pajak,” katanya.
Dengan demikian, DPRD Kota Bandung optimis bahwa dengan pemanfaatan teknologi dan basis data akurat, pendapatan daerah dari pajak dapat meningkat secara signifikan. Red
Komentar