Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Percepatan Pelayanan Admindukcapil yang Responsif dan Efisien

KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Assoc. Prof. Dr. H. Radea Respati Paramudhita, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam talk show di Radio PRFM Bandung, dengan tema “Akselerasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) di Kota Bandung”.

Dalam kesempatan tersebut, Radea menegaskan bahwa talk show ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas langkah-langkah percepatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Pelayanan Admindukcapil: Kebutuhan Dasar Masyarakat

Radea menegaskan bahwa negara harus menjamin pelayanan Admindukcapil sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut dia, percepatan pelayanan menjadi kunci untuk menghadirkan birokrasi yang responsif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Bandung.

“Adminduk adalah pintu awal bagi warga untuk mendapatkan berbagai layanan publik. Maka dari itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan harus menjadi prioritas. Komisi I DPRD terus mendorong agar inovasi digital dan peningkatan SDM di Disdukcapil terus dilakukan,” ujar Radea.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Hadiri Peluncuran Program Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)

Tantangan dan Solusi

Radea juga membahas tantangan lapangan seperti antrean panjang, keterbatasan jaringan sistem online, serta kebutuhan peningkatan literasi digital masyarakat.

Komisi I DPRD, kata Radea, berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan agar seluruh pelayanan Admindukcapil berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea: Penanganan Minuman Beralkohol, Langkah Serius dan Menyeluruh

Kolaborasi untuk Pelayanan yang Lebih Baik

Melalui dialog publik ini, DPRD Kota Bandung berupaya memperluas edukasi dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, serta memastikan semua warga mendapatkan hak administratifnya tanpa diskriminasi.

“Kami berharap kolaborasi antara DPRD, Pemkot, dan masyarakat terus terbangun. Dengan begitu, pelayanan Admindukcapil di Bandung bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.    Red

Kabar Lainnya

Jangan Lewatkan

Komentar