Pemerintah Kota Bandung Perkuat Pengawasan Internal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita, menekankan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan pengawasan internal dan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bandung.

Meningkatkan Pengawasan Internal

“Kami dari Komisi I DPRD tentu mengapresiasi terhadap pelaksanaan reformasi birokasi ini, yang nantinya fungsi pengawasan melalui sistem ini bisa terukur, terarah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang yang berlaku,” tutur Radea, saat menjadi narasumber dalam Pembekalan SPIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di Hotel Savoy Homann, Bandung pada Selasa, 18 November 2025.

SPIP sebagai Bagian Integral Pengawasan

Radea menjelaskan SPIP melengkapi fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami menilai SPIP merupakan bagian integral yang dapat membantu kami mengawasi kinerja Pemerintah Kota Bandung, karena seyogiyanya DPRD punya fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan dan cara memanfaatkan anggaran yang telah ditetapkan antara Pemkot dan DPRD,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Bandung Targetkan Level 3 pada SPIP Terintegrasi dan Meningkatkan Kualitas Pengendalian Intern

Pengendalian Lingkungan Kerja Berbasis Integritas

Radea mengatakan, melalui SPIP, dewan ingin memastikan masing-masing OPD melakukan kegiatan yang terukur.

“Selayaknya di ranah perusahaan, ada satuan pengawas internal yang bekerja secara independen yang memberikan pandangan kepada pimpinan untuk memberikan evaluasi dan perbaikan. Dalam konteks hari ini yang awalnya oleh pihak luar dijadikan sistem terintegrasi, maka hadir SPIP,” katanya.

Meningkatkan Aksesibilitas Data

Radea juga menekankan bahwa SPIP mengarahkan birokrat untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan memudahkan aksesibilitas data bagian organisasi lainnya.

“Kadang kita terlalu fokus, tanpa fokus menyediakan informasi dan membagikan kepada pihak terkait. DPRD selalu mendapat kendala terkait data, sulit atau lama, karena prosesnya juga sulit. Oleh karena itu, penyediaan informasi penting menjadi bagian dari SPIP,” tuturnya.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Hadiri Peluncuran Program Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)

Koordinasi dengan BPKP Provinsi Jawa Barat

Radea juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Bandung harus selalu berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Sebagai tolok ukur penilaian pengawasan.

“Saya apresiasi pembekalan SPIP ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik! Kepada ASN yang menjadi pimpinan, saya berharap dengan adanya pengendalian ini dapat menjadi refleksi diri. Supaya menjadi pemandu ASN lainnya agar bisa cepat memperbaiki atau mengubah kekurangan. Sehingga bisa mengimplementasikan kinerja sesuai misi ,” tutur Radea.    Red