Ketua Komisi I DPRD, Radea Respati Dorong Program Prakarsa Jadi Solusi Masalah Riil dan Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat Kota Bandung

KABARHARMONI | BANDUNG, – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung menjadi narasumber pada acara sosialisasi Perwal Nomor 47 Tahun 2025 tentang Program Akselerasi Kewilayahan dan Perwal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Aula Pendopo Kecamatan Gedebage pada Selasa, 16 Desember 2025.

Fokus pada Responsivitas dan Pengawasan

Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menekankan pentingnya pelaksanaan Program Prakarsa Pemerintah Kota Bandung yang berorientasi pada penyelesaian masalah riil masyarakat dengan pengawasan kuat hingga tingkat kelurahan.

“Prinsip utama yang kami dorong adalah bagaimana pemerintah dapat lebih responsif terhadap permasalahan masyarakat, sekaligus memberi ruang bagi inovasi yang lahir dari warga itu sendiri. Masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi dan kebutuhan lingkungannya,” ujarnya.

BACA JUGA: Ketua Komisi I, Radea: DPRD Kota Bandung Tekankan Pentingnya Kunjungan Lapangan untuk Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Prioritas Masalah dan Pengawasan

Radea juga menyoroti pentingnya penentuan prioritas masalah sebagai dasar penggunaan dana Prakarsa.

Isu-isu krusial seperti persampahan, ketertiban lingkungan, serta penguatan kohesi sosial harus menjadi fokus utama.

“Program Prakarsa harus mampu menjawab persoalan konkret, seperti persoalan persampahan dan ketertiban lingkungan. Ini yang harus menjadi ukuran keberhasilan, bukan sekadar serapan anggaran,” katanya.

BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Bandung Gelar Sosialisasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sinergi dan Dukungan

Menjelang rencana pengembangan Program Prakarsa pada tahun 2026 yang akan mencakup lebih dari 1.500 titik, DPRD Kota Bandung mendorong penguatan sistem pengawasan dan pendampingan, khususnya di tingkat kelurahan.

“Pengawasan harus ditingkatkan. Jangan sampai pelaksanaan di lapangan menimbulkan masalah teknis yang berujung pada persoalan hukum dan merugikan pemerintah maupun masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung, Drs. Bira Gumbira, S.STP., M.Si., serta para camat, lurah, dan perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan se-Kecamatan Gedebage.

Komisi I DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Program Prakarsa, baik dari sisi penganggaran maupun fungsi pengawasan, agar program tersebut dapat berjalan optimal. Dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung.    Red

Komentar