Komisi IV DPRD Kota Bandung Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mengatasi TBC

KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan target eliminasi Tuberkulosis (TBC) pada tahun 2030.

Hal tersebut ia sampaikan pada paparannya sebagai narasumber dalam kegiatan Pertemuan Lintas Sektor Program Penanggulangan TBC Kota Bandung, di Hotel UTC Dago, Rabu, 22 Oktober 2025.

Dampak Multidimensi dari TBC

Menurut Iman, TBC memiliki dampak multidimensional selain aspek medis.

Penyakit ini juga berpengaruh pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek pembangunan.

Sehingga, dalam upaya penanggulangan TBC, Pemerintah Kota Bandung membutuhkan peran koordinasi dan kolaborasi multisektoral kedinasan yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta unsur kewilayahan.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bandung Dorong Peran Aktif Legislator dalam Pencegahan DBD

Upaya Edukasi dan Pengobatan

“Penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara instan. Kita harus memulainya dari langkah promotif dan edukatif kepada masyarakat. Karena ketika seseorang terjangkit TBC, ia berpotensi menularkan penyakit ini kepada keluarga dan bahkan ke masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Iman menuturkan, berdasarkan data evaluasi Dinas Kesehatan tahun 2023, tercatat 63 orang positif TBC dari sekitar 200 orang suspek di wilayah Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung.

Baca Juga: RSUD Bandung Kiwari, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung: Sudah Banyak Pelayanan yang Diberikan kepada Masyarakat

Sinergi Multihelix

Iman menilai, upaya edukasi harus menjadi garda terdepan dalam penanganan TBC.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga perlu memberikan perhatian kepada masyarakat yang telah terinfeksi TBC, terutama dalam hal dukungan sosial dan ekonomi.

“Ketika seseorang sakit TBC, pengobatannya harus dijalani selama enam bulan. Jika tidak tuntas, dapat menimbulkan resistensi obat dan harus mengulang dari awal. Ini tentu berdampak besar pada kondisi ekonomi dan sosial pasien,” ucapnya.

Koordinasi yang Kuat

Iman menekankan bahwa penanganan TBC tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah semata.

Pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat perlu bersinergi dalam upaya penanggulangan TBC.

“Urusan kesehatan bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Kalau Kota Bandung ingin sehat, maka seluruh unsur harus bergerak,” tuturnya.

Baca Juga: Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung Pimpin Rapat Kerja bersama Direksi RSUD Kota Bandung, Bahas Pengembangan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

Dukungan DPRD

Iman menambahkan, DPRD Kota Bandung akan terus mendorong penguatan kebijakan dan alokasi anggaran dalam upaya penanggulangan TBC, baik pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif.

Selain itu, arah kebijakan dan rekomendasi DPRD Kota Bandung yaitu, penguatan koordinasi lintas OPD melalui forum PTBC Kota Bandung, integrasi program penanggulangan TBC dalam RKPD dan APBD Kota Bandung, mendorong public private partnership dalam sektor kesehatan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dan para kader.    Red