Kolaborasi Lintas Pemerintahan: Kota Bandung Siap Hadirkan 1.000 Unit Rumah Subsidi bagi MBR

KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah pusat dan daerah mengakselerasi program perumahan rakyat di Kota Bandung.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang membangun kolaborasi lintas level pemerintahan demi menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah Cepat Wali Kota Bandung

“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” kata Maruarar Sirait saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), Kamis 12 Februari 2026.

Maruarar mengaku, program Rusunami tidak akan lepas dari tantangan di lapangan.

Namun, ia menekankan pentingnya integritas, tata kelola yang baik, kualitas bangunan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.

BACA JUGA: Kesepakatan, Kolaborasi Kementerian PKP dan PWI: 5.000 Rumah untuk Wartawan Indonesia

Fokus pada Integritas dan Kualitas

“Tidak mungkin mulus tanpa kendala. Tapi dengan niat baik, doa, dan kerja sama, kita bisa. Pastikan integritas, tata kelola, kualitas hunian, dan tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” tuturnya.

Pemerintah tidak hanya memfokuskan Program Rusunami di satu titik.

Pemerintah menyiapkan beberapa lokasi potensial lain, di antaranya kawasan Cimincrang wilayah Bandung Timur.

Konsep ini akan memperluas akses hunian layak di berbagai penjuru kota.

BACA JUGA: Renovasi 500 Rutilahu di 4 Kecamatan dan 8 Kelurahan Kota Bandung, Tanpa Dana Negara

Target dan Skema Pembiayaan

Terkait target waktu, Maruarar menyebut pemerintah tengah merampungkan perencanaan menyeluruh, mulai dari aspek tata kelola, regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan.

Pemerintah menjanjikan akan mengumumkan kepastian skema program dalam dua pekan ke depan.

“Mudah-mudahan dua minggu lagi semua sudah lebih jelas. Kita janji ketemu lagi akhir Februari untuk menyampaikan detailnya,” ujarnya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan berharap, Kota Bandung bisa memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi.

Pemerintah merancang skema berbasis kepemilikan, bukan relokasi, sehingga tidak ada unsur pemaksaan kepada warga.

BACA JUGA: Dukung Program Pemerintah: bank bjb Sosialisasikan Kredit Program Perumahan untuk Meningkatkan Akses Hunian Layak

Dukungan dari Pemprov Jabar

“Kita berharap Bandung bisa dapat sekitar seribu unit. Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan sehingga bisa mencicil,” jelas Farhan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mendukung pembiayaan dengan skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan lebih terjangkau.

Farhan juga mengusulkan agar guru menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian.

BACA JUGA: Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih, Gubernur Dedi Mulyadi: Target dalam Tiga Tahun ke depan Tidak Boleh Ada Lagi Rumah Kumuh di Jawa Barat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyatakan, Pemprov Jabar siap mendukung penuh program tersebut.

Pemerintah mendorong pengembangan perumahan vertikal untuk menekan alih fungsi lahan.

“Pak Gubernur sudah berkomitmen dengan Pak Menteri. Perumahan vertikal kita dorong agar alih fungsi lahan bisa diminimalisasi. Terobosan Pak Wali Kota di Bandung ini bisa jadi role model dan akan kami replikasi di kota-kota lain di Jawa Barat,” ujar Herman.    Red