KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung resmi memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui kolaborasi dengan Bank bjb, para pelaku usaha kini dapat mengakses kredit dengan nilai mulai Rp5 juta hingga Rp1,5 miliar.
Langkah ini Pemkot sampaikan dalam kegiatan UMKM Hebat Kota Bandung Kuat Bersama Bank bjb di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Kamis 20 Agustus 2026.
Farhan: Modal Kredit Jadi Kunci UMKM Naik Kelas
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, akses permodalan menjadi kebutuhan utama UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usaha.
“Pemberian modal kredit oleh bjb merupakan salah satu upaya agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan,” ujarnya.
Menurut Farhan, nilai kredit yang Bank bjb tawarkan cukup beragam.
Besaran kredit menyesuaikan skala usaha dan tingkat kelayakan masing-masing pelaku.
Selain modal, Pemkot juga mendorong pelaku usaha melengkapi legalitas.
Farhan menilai legalitas seperti NIB dan NPWP mempermudah pelaku usaha mendapatkan dukungan pembiayaan formal.
BACA JUGA: Bank Bandung Hadirkan Deposito Cuan Bunga 6%: Farhan Tekankan Aman dan Dorong Kredit Konsumsi
Bangun Ekosistem dari Lingkungan Terdekat
Farhan menekankan, pembangunan ekosistem UMKM harus melibatkan semua pihak.
Mulai dari pelaku usaha, perbankan, masyarakat sebagai konsumen, hingga pemerintah sebagai regulator.
“Karena bicara lingkungan dan saling berhubungan, yang paling pertama mesti dibangun ketika kita mau membangun sebuah ekosistem adalah pelakunya. Semua pelakunya sudah ada di sini, pertama pelaku UMKM,” ujar Farhan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan UMKM tidak harus menguatkan diri dari pasar yang jauh.
UMKM justru harus menguatkan pasar di lingkungan sekitar terlebih dahulu.
“Paling penting, barang jualan UMKM itu pajang dulu di lingkungan. Apakah mereka membeli barang yang bapak ibu jual atau tidak? Itu penting sekali karena itu namanya membangun pasar,” katanya.
Sebagai contoh, Farhan menyoroti perkembangan kuliner khas Bandung.
Produk seperti cilok, cireng, dan seblak kini sudah masuk ke segmen restoran.
“Cilok dan cireng sudah masuk ke restoran. Artinya, dalam 10 tahun terakhir para pengusaha kuliner berhasil mengangkat citra cilok, cireng, dan seblak menjadi kelas kuliner,” ujarnya.
BACA JUGA: Pansus 18 DPRD Kota Bandung Matangkan Raperda BPR, Dorong Bank Bandung Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
UMKM Jadi Solusi Tekan Pengangguran 7 Persen
Farhan menilai penguatan UMKM semakin mendesak.
Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung masih berada di kisaran 7 persen.
Karena itu, UMKM harus tumbuh dan menyerap tenaga kerja lebih besar.
Data Pemkot mencatat terdapat sekitar 12.000 UMKM yang telah terdaftar di Kota Bandung.
Pertumbuhan omzet UMKM mencapai sekitar 25 persen, sementara pertumbuhan aset usaha rata-rata 10,9 persen.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah kekuatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah yang harus tumbuh besar dan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya,” katanya.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Berinovasi untuk Mengatasi Pengangguran melalui Pembangunan UMKM Center
Bank bjb Salurkan KUR Rp405 Miliar
Di sisi lain, Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna menyatakan penguatan UMKM menjadi bagian penting dari peran Bank bjb sebagai mitra pembangunan daerah.
“Hingga Juni 2026, Bank bjb secara konsolidasi mengelola aset sekitar Rp228 triliun dengan total kredit dan pembiayaan mencapai Rp140,4 triliun. Pertumbuhan bank harus sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan dunia usaha,” ujar Ayi.
Ia merinci, hingga 31 Juli 2026 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank bjb telah mencapai sekitar Rp405 miliar.
Sementara outstanding pembiayaan UMKM mencapai sekitar Rp3,37 triliun.
Ayi menegaskan, jumlah kredit yang tersalur bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembiayaan.
“Keberhasilan pembiayaan bukan hanya tentang seberapa besar kredit yang disalurkan, tetapi sejauh mana pembiayaan tersebut mampu membuat usaha tumbuh, naik kelas, dan semakin mandiri,” katanya.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wadah mempertemukan pelaku UMKM dengan pengetahuan pembiayaan, pasar, dan peluang usaha.
“UMKM tidak bisa tumbuh sendirian. Pemerintah, regulator, perbankan, dan para pelaku UMKM harus berjalan bersama,” ujarnya.
BACA JUGA: bank bjb Catatkan Aset Rp221,4 Triliun, Tunjukkan Ketahanan di Tengah Tantangan Ekonomi
OJK: UMKM Harus Go Digital dan Hindari Rentenir
Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menambahkan, literasi dan inklusi keuangan menjadi kunci pengembangan UMKM.
Menurutnya, pelaku UMKM harus mengakses pembiayaan sekaligus mampu mengelola keuangan dan memperkuat ekosistem usaha.
“Permasalahan UMKM bukan hanya masalah akses to finance. Ada bankability, capacity, market access, serta ekosistem yang juga harus diperkuat,” ujar Darwisman.
Ia mengingatkan, pemberian kredit tanpa pendampingan dan akses pasar justru menimbulkan risiko.
Karena itu, UMKM perlu mendapat edukasi, pendampingan, peningkatan kualitas produk, serta akses pasar.
Darwisman juga mendorong UMKM Kota Bandung masuk ke ekosistem digital.
Dengan begitu, produk lokal dapat menjangkau pasar lebih luas.
“UMKM harus go modern dan go digital. Produk Bapak Ibu bukan hanya dibeli masyarakat Jawa Barat, tetapi bisa diakses seluruh Indonesia bahkan dunia,” katanya.
Selain itu, Darwisman mengimbau pelaku UMKM menghindari pinjaman dari rentenir dan bank emok.
Ia mendorong masyarakat memanfaatkan pembiayaan formal yang memiliki bunga lebih rendah dan mekanisme lebih aman.
“Jangan ke rentenir, jangan ke bank emok. Dengan bjb, apalagi KUR, bunganya jauh lebih murah,” ujarnya.
Darwisman juga mengapresiasi program Kota Bandung dalam pemberdayaan UMKM dan penanganan praktik rentenir. Red
Komentar