KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 Kota Bandung di DPRD Kota Bandung, Jumat 25 September 2026.
Farhan menegaskan, peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni tahunan.
Ia menilai HJKB ke-216 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dan mempercepat penyelesaian persoalan kota.
“Di usia ke-216 ini tugas kita bukanlah mengklaim bahwa semua persoalan telah selesai. Justru sebaliknya, peringatan hari jadi harus menjadi momen untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan dan mempererat serta mempercepat kerja bersama,” kata Farhan.
Farhan juga menekankan, persoalan Kota Bandung merupakan pekerjaan bersama lintas pihak.
Hasil kerja kolaboratif tersebut akan masyarakat rasakan hingga generasi mendatang.
Sampah Jadi Prioritas, Pemkot Dorong Solusi dari Hulu
Selanjutnya, Farhan menempatkan persoalan sampah sebagai pekerjaan besar yang harus pemerintah jawab dari hulu.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung mendorong pengelolaan sampah berbasis lingkungan terkecil.
“Masalah sampah ini penting sekali untuk kita jawab dengan jelas. Untuk itu, kita melakukan penanggulangan sampah dari hulu,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung menjalankan program Gaslah dan membangun fasilitas kompos di tingkat RT.
Langkah tersebut bertujuan mengurangi beban pengangkutan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung Tinjau Proyek Pembangunan Ulang TPST untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Selain itu, Pemkot Bandung menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah di wilayah Gedebage.
Fasilitas tersebut akan mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Solid Recovered Fuel (SRF).
Farhan menyebut Pemkot telah menyiapkan kerja sama dengan pemerintah pusat, PLN, dan Pertamina.
Pemkot menargetkan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas mulai pada November mendatang.
Program ini juga menjadi bagian dari masa transisi setelah pemindahan TPA Sarimukti ke fasilitas pengolahan sampah lainnya.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Siapkan Teknologi SRF di Gedebage, Olah 300 Ton Sampah Jadi Energi Alternatif
Tangani Banjir Timur-Selatan Butuh Rp800 Miliar
Di sisi lain, Farhan menyoroti persoalan banjir yang masih mengancam wilayah timur dan selatan Kota Bandung.
Ia menilai banjir di kawasan tersebut muncul akibat sistem Sungai Citarum yang belum tertangani sepenuhnya.
“Untuk penanganan banjir di wilayah Timur dan Selatan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.
Farhan menegaskan, APBD Kota Bandung tidak mampu menanggung kebutuhan tersebut secara mandiri.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan mencari dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, hingga dunia usaha.
BACA JUGA: Kolam Retensi Gedebage Diresmikan, Jadi Langkah Strategis Atasi Banjir
Pembangunan Infrastruktur Tidak Boleh Ganggu Mobilitas
Kemudian, Farhan menyoroti pembangunan infrastruktur yang harus tetap memperhatikan mobilitas masyarakat.
Ia mencontohkan pekerjaan infrastruktur yang sempat menimbulkan kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan.
“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur tidak kemudian mengganggu mobilitas masyarakat,” katanya.
Farhan menambahkan, pembangunan jalan, trotoar, drainase, hingga penataan kabel udara tetap harus berjalan.
Namun, pemerintah harus memperhitungkan dampaknya terhadap aktivitas warga.
Ia mengakui penataan kabel udara berpotensi mengganggu konektivitas, tetapi Pemkot akan menyiapkan alternatif agar layanan internet masyarakat tetap berjalan.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Perkuat Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah dengan Anggaran Rp300 Miliar
Perkuat Ketahanan Pangan di Tengah Ancaman Iklim
Selain itu, Farhan menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan serius. Ia menilai cuaca ekstrem dan kemarau panjang berpotensi mengganggu ketahanan pangan Kota Bandung.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya menyangkut distribusi, tetapi juga ketersediaan produksi di daerah pemasok.
“Ketahanan pangan bukan bicara masalah suplai atau distribusi saja, tetapi memastikan bahwa produksi bahan pangan di hulu pun harus betul-betul kita pastikan tersedia bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkot Bandung akan memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat guna memastikan pasokan pangan tetap aman.
BACA JUGA: Kota Bandung Raih Penghargaan Internasional untuk Program Ekonomi Sirkular Buruan Sae
Farhan: Tidak Ada Lagi Wali Kota Superhero
Lebih jauh, Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam membangun Kota Bandung.
Ia menilai penyelesaian persoalan kota tidak bisa pemerintah bebankan hanya kepada wali kota.
“Tidak ada lagi wali kota yang superhero. Tidak ada lagi wali kota yang sosoknya seakan-akan jagoan. Saat ini wali kota adalah sosok yang sama dengan rakyat biasa. Sosok yang harus bekerja keras, berkeringat di bawah terik matahari, turun bersama,” ujar Farhan.
Farhan mengungkapkan, ia telah mengunjungi 101 kelurahan melalui program kewilayahan seperti Prakarsa dan Siskamling Siaga Bencana.
Ia masih akan mengunjungi sekitar 50 kelurahan lainnya untuk bertemu langsung dengan para RW dan membahas persoalan secara langsung.
BACA JUGA: Di HJKB ke-216, Wagub Jabar Erwan Puji Kepemimpinan Farhan-Erwin
Wagub Jabar: Kemajuan Bandung Pengaruhi Jawa Barat
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Farhan-Erwin.
Ia menilai kemajuan Kota Bandung memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Jawa Barat.
Erwan menegaskan, Bandung bukan hanya ibu kota Provinsi Jawa Barat.
Bandung juga berperan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, budaya, dan inovasi.
Ia memaparkan sejumlah indikator positif pembangunan Jawa Barat.
Ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sementara ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen.
Selain itu, Erwan mengapresiasi program padat karya Pemkot Bandung.
Program tersebut hingga Agustus 2026 telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja dan menyiapkan sekitar 3.900 tenaga kerja lainnya untuk tahap berikutnya.
“Pembangunan harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan kerja,” tuturnya. Red
Komentar