KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan skema penanganan banjir secara menyeluruh.
Fokus utama penanganan tersebut mengarah ke kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
Karakteristik Banjir Bandung Selatan dan Kebutuhan Anggaran Rp800 Miliar
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa penanganan banjir membutuhkan anggaran sangat besar.
Berdasarkan perhitungan awal, Pemkot Bandung membutuhkan pembiayaan sekitar Rp800 miliar hanya untuk kawasan timur.
Farhan menjelaskan bahwa banjir di Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta, memiliki karakteristik berbeda antara timur dan barat.
“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat 2 Oktober 2026.
BACA JUGA: Di HJKB ke-216, Farhan Tegaskan Pemkot Bandung Perkuat Kolaborasi Urai Persoalan Kota
Bongkar Konsep Lama Tol Air di Kawasan Timur
Untuk wilayah timur, mulai dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung menilai perlu pendekatan baru untuk mengendalikan limpasan air.
Sebelumnya, pemerintah sempat menerapkan konsep tol air dengan memperbesar saluran agar air cepat mengalir ke selatan.
Namun, skema tersebut justru meningkatkan risiko banjir di wilayah kabupaten.
“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.
Setelah itu, Pemkot Bandung memperkecil kapasitas saluran yang menuju selatan.
Akibatnya, aliran air tertahan dan menimbulkan genangan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung kini mengarahkan solusi pada pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur.
“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” jelasnya.
Nantinya, kolam retensi tersebut akan menampung limpasan air sebelum petugas memompanya kembali.
BACA JUGA: Kerja Sama untuk Infrastruktur Berkelanjutan di Kota Bandung
Fungsi Soekarno-Hatta yang Hilang dan Skema Pembiayaan Lewat Bappenas
Farhan menyebut bahwa sepanjang jalur Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu berfungsi sebagai area penampungan air.
Namun, seiring perkembangan kota, sebagian besar area tersebut berubah menjadi bangunan.
“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ujarnya.
Farhan menegaskan bahwa pembangunan sistem pengendalian banjir tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks.
Karena itu, kebutuhan anggarannya tidak sedikit.
“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.
Selanjutnya, Pemkot Bandung akan mengonfirmasi desain penanganan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Bappenas.
Jika desain tersebut mendapat persetujuan, pemerintah akan mencari pembiayaan melalui kolaborasi antara pusat dan sumber bantuan lainnya.
BACA JUGA: Kolam Retensi Gedebage Diresmikan, Jadi Langkah Strategis Atasi Banjir
Barat Butuh Solusi Aglomerasi Lintas Daerah
Selain kawasan timur, Farhan mengatakan bahwa banjir di Bandung Selatan bagian barat juga membutuhkan penanganan lintas wilayah.
Wilayah tersebut mencakup Buahbatu, Muhammad Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi yang bersinggungan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Menurut Farhan, kondisi tersebut membuat Pemerintah Kota Bandung tidak bisa menangani banjir sendirian.
“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.
Ia menyebut bahwa pendekatan yang tepat adalah solusi berbasis kawasan atau aglomerasi Bandung Raya, sehingga penanganan tidak berhenti pada batas administratif.
“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.
BACA JUGA: Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir di Bandung, Perlu ‘Blueprint’ Kebijakan Pengelolaan Air
Harap Solusi dari Pemprov Jabar untuk Penanganan Lintas Wilayah
Farhan menuturkan bahwa keterlibatan daerah sekitar Kota Bandung menjadi hal yang tidak terhindarkan.
Ia mencontohkan penanganan Bandung Utara yang juga melibatkan KBB, Kabupaten Bandung, dan Cimahi.
“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” ungkapnya.
Karena itu, Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memfasilitasi koordinasi antardaerah agar persoalan banjir lintas wilayah tersebut tertangani secara bersama.
“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” tuturnya. Red
Komentar