KABARHARMONI | CIREBON, – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan mengingatkan wartawan agar tidak terjebak pada kecepatan dalam menyampaikan informasi tanpa memastikan kebenarannya.
Di tengah derasnya arus informasi dan fenomena post-truth, wartawan harus tetap mengedepankan verifikasi dan kode etik jurnalistik.
Tantan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Konferensi PWI Kabupaten Cirebon di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, produk jurnalistik harus menghadirkan informasi utuh dan wartawan dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.
Verifikasi Jadi Kunci Hadapi Hoaks dan Post-Truth
Tantan menegaskan wartawan memikul tanggung jawab besar untuk memilah setiap informasi yang masuk.
Selain itu, wartawan juga wajib memastikan informasi tersebut bukan hoaks maupun bagian dari fenomena post-truth.
“Kalau kita larut dengan hal-hal urusan kecepatan tanpa memverifikasi informasi, tanpa menyaring apakah informasi itu benar, apakah hoaks atau post-truth, siapa lagi yang akan mengawal sumber informasi yang utuh sesuai kode etik,” kata Tantan.
Menurut Tantan, kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap informasi yang utuh semakin besar.
Dalam konteks tersebut, wartawan memegang posisi penting karena memahami kaidah jurnalistik, termasuk prinsip cover both sides atau keberimbangan dalam pemberitaan.
Pers Bukan Corong Pemerintah, Melainkan Penyeimbang
Tantan menegaskan kemitraan antara wartawan dan pemerintah tidak berarti menjadikan pers sebagai corong pemerintah.
Sebaliknya, pers tetap memiliki fungsi kontrol dan harus menjadi penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ketika wartawan bermitra dengan pemerintah bukan berarti kita menjadi corong, tapi kita harus menjadi penyeimbang. Kita memiliki peran penting,” ujarnya.
BACA JUGA: HPN 2026 DAN NEGOSIASI ULANG PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) DENGAN NEGARA SERTA PEMERINTAH
Jangan Jadikan Viralitas Sebagai Orientasi Utama
Tantan juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan viralitas sebagai orientasi utama dalam membuat berita.
Setiap karya jurnalistik harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.
Ia menjelaskan hal yang baik perlu wartawan sampaikan kepada publik.
Sementara itu, wartawan tetap perlu mengkritisi kebijakan maupun persoalan yang kurang baik secara konstruktif.
Wartawan juga tidak boleh memberitakan sisi buruk seorang pejabat hanya karena alasan subjektif atau ketidaksukaan pribadi.
“Jangan sampai karena kita tidak suka dengan seseorang, kemudian semua yang berkaitan dengan orang tersebut diberitakan jelek. Kita harus tetap berpegang pada prinsip keberimbangan,” katanya.
Tantan berharap PWI Kabupaten Cirebon ke depan mampu melahirkan kader-kader wartawan yang turut mengambil peran dalam pembangunan daerah.
Ia menilai kemitraan dengan pemerintah juga perlu terus dijaga agar informasi pembangunan dan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara baik.
“Wartawan punya karya, pemerintah punya agenda pembangunan, masyarakat punya aspirasi. Itu yang harus terus kita kawal,” ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Jabar Ingatkan Pentingnya Verifikasi, Pers Jadi Benteng Lawan Berita Palsu di Era AI
Mamat Rakhmat Nahkodai PWI Cirebon
Konferensi PWI Kabupaten Cirebon turut dihadiri Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala.
Dalam konferensi tersebut, peserta memilih Mamat Rakhmat secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon.
Dalam penutupan konferda, Sekretaris Umum PWI Jawa Barat Sandy Ferdiana berharap semangat dan antusiasme yang PWI Kabupaten Cirebon tunjukkan dapat menjadi energi positif bagi organisasi PWI di kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
“Mudah-mudahan semangat dan antusiasme PWI Cirebon ini bisa menular ke kota dan kabupaten lain. Di bawah kepemimpinan Kang Rakhmat, PWI Cirebon harus semakin maju dan terus berprestasi, termasuk menyelesaikan berbagai pembenahan yang belum disempurnakan,” kata Sandy. Red
Komentar