KABARHARMONI | JAKARTA, – Dua tahun merupakan waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi kinerja sebuah pemerintahan yang belum genap setengah periode.
Namun demikian, periode ini sudah cukup untuk membaca watak seorang presiden.
Dalam kurun dua tahun, seorang presiden biasanya telah memperlihatkan obsesinya, cara menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang kepercayaannya, dan sejauh mana gagasan kampanye mampu berubah menjadi kebijakan publik.
Presiden Prabowo Subianto memulai masa jabatannya dengan modal politik yang kuat.
Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangi Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar.
Lebih dari itu, Prabowo bukan figur baru di panggung politik nasional.
Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan, mulai dari prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, hingga akhirnya presiden.
Oleh karena itu, penilaian terhadap dua tahun pertama kepemimpinannya tidak cukup bertumpu pada daftar program yang telah dikerjakan.
Pertanyaan yang lebih mendasar justru muncul: apakah Prabowo berhasil membangun negara yang kuat, atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat?
Keduanya memiliki perbedaan yang mendasar.
Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers, merefleksi Dua Tahun Prabowo dalam opini bertajuk “Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif”
Modal Seorang Petarung dan Visi Nasionalisme
Salah satu kekuatan utama Prabowo terletak pada daya juangnya.
Ia pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi memilih untuk tetap bertahan.
Kemampuan bangkit dari kekalahan menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan kuat pada tujuan politiknya.
Selain itu, Prabowo memiliki karakter nasionalisme yang kuat.
Bagi Prabowo, negara, kedaulatan, pertahanan, pangan, dan energi bukan sekadar sektor kebijakan.
Semua itu merupakan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.
Pengalaman sebagai prajurit turut membentuk cara pandangnya.
Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi.
Negara harus tampil kuat agar tidak mudah dipermainkan kekuatan lain.
Pandangan ini menjadi relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, hingga perebutan sumber daya strategis.
Dalam konteks tersebut, gagasan kemandirian nasional bukan sekadar romantisme.
Namun di titik inilah persoalan penting muncul.
Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional
Negara tidak otomatis menjadi kuat hanya karena presidennya tegas dan berwibawa.
Negara baru menjadi kuat apabila hukum berjalan, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.
Prabowo memiliki sejumlah obsesi yang jelas.
Agenda-agenda itu meliputi swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia.
Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi simbol paling menonjol selama dua tahun pemerintahannya.
Secara filosofis, MBG memiliki dasar yang kuat.
Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri.
Negara juga wajib memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi.
Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan.
Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.
Namun semakin besar sebuah program, semakin tinggi pula tuntutan tata kelolanya.
Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup bertumpu pada niat baik.
Program ini membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Peristiwa keracunan makanan di berbagai daerah menjadi peringatan keras.
Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit.
Pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur dan distribusi makanan.
Di sini berlaku hukum sederhana pemerintahan: “Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.
Swasembada Pangan: Dari Angka ke Kesejahteraan
Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai agenda utama.
Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat signifikan.
Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Capaian ini tentu penting.
Akan tetapi, swasembada pangan tidak boleh berhenti pada angka produksi dan cadangan.
Pertanyaan yang lebih krusial adalah apakah petani menjadi lebih sejahtera, apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, apakah produktivitas pertanian meningkat berkelanjutan, dan apakah ketergantungan impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga.
Jawaban atas semua pertanyaan itu harus didukung data yang akurat dan lengkap, bukan sekadar jawaban politik.
Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.
Swasembada adalah kemampuan bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir.
Petani harus untung.
Konsumen harus terlindungi.
Infrastruktur harus baik.
Teknologi harus berkembang.
Generasi muda juga harus mau menjadi petani modern.
Jika tidak, swasembada hanya akan menjadi slogan yang menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.
Negara Kuat, Demokrasi, dan Ruang Kritik
Prabowo tampak percaya pada gagasan negara yang kuat.
Gagasan ini memiliki akar panjang dalam pemikiran politik Indonesia.
Setelah bertahun-tahun negara dianggap lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan strong state memang memiliki daya tarik.
Namun negara kuat memiliki dua wajah.
Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin, dan menghadapi dominasi kepentingan ekonomi.
Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.
Oleh karena itu, tantangan Prabowo bukan hanya memperkuat negara.
Ia juga harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat dan membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas.
Demokrasi juga membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.
Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan otoriter yang tidak akan bertahan lama.
Politik Akomodasi dan Uji Kabinet Gemuk
Prabowo memiliki kemampuan menarik dalam mengelola politik.
Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.
Akibatnya, koalisi pemerintahan menjadi sangat besar.
Secara praktis, hal ini menguntungkan.
Pemerintah tidak terlalu direpotkan oposisi parlementer yang kuat.
Namun dari perspektif demokrasi, hal ini menimbulkan paradoks.
Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal.
Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa menang dan siapa kalah.
Demokrasi juga membutuhkan pihak yang kalah tetap memiliki ruang untuk mengawasi pihak yang menang.
Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah.
Justru oposisi dapat menjadi cermin.
Selain itu, pemerintahan Prabowo memiliki terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakan semua itu secara bersamaan.
Di sinilah peran menteri menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden.
Menteri berperan sebagai penyaring, penerjemah, dan penguji gagasan presiden.
Seorang menteri seharusnya berani mengatakan kepada presiden:
“Ini bisa dilakukan.” – “Ini terlalu mahal.” – “Ini berisiko.” – “Ini harus ditunda.” – “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.”
Jika semua menteri hanya menjawab “siap, Pak”, maka presiden akan kehilangan sumber informasi terpentingnya.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu setuju.
Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat.
Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak boleh diukur dari banyaknya tokoh terkenal atau besarnya koalisi politik.
Ukuran sesungguhnya adalah output.
Berapa; Masalah yang selesai?, Kebijakan yang benar-benar bekerja?, Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana?
Dan yang paling penting, apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?
Lima Catatan dan Harapan ke Depan
Setelah mendekati dua tahun, terdapat lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.
Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden.
Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat.
Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan.
Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional.
Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.
Ketiga, jaga disiplin fiskal.
Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran.
Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki social return yang jelas.
Keempat, perbaiki komunikasi publik.
Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik.
Kritik bukan sabotase.
Kritik merupakan mekanisme koreksi.
Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.
Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.
Dari Kekuasaan Menuju Peradaban
Lalu bagaimana menilai dua tahun Prabowo?
Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan.
Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat, terutama keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi.
Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai capaian penting.
Namun terlalu dini menyebutnya berhasil.
Sebab sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi.
Yang rakyat tunggu adalah hasilnya.
Bukan pidato, bukan jumlah program, bukan banyaknya proyek, dan bukan pula besarnya koalisi.
Kini, dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses serta hasil kinerja Prabowo.
Rakyat akan selalu bertanya, Apakah; Anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik?, Petani hidup lebih sejahtera?, Kelas menengah merasa lebih aman?, Lapangan pekerjaan bertambah?, Pendidikan semakin bermutu?, Hukum semakin dipercaya?, Pintu korupsi semakin sempit?, Birokrasi semakin profesional?
Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara?
Dari Obsesi Menuju Kebiasaan Sosial
Prabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia.
Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat, dan dihormati.
Obsesi semacam itu memang diperlukan.
Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.
Namun demikian, tahap yang jauh lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi.
Selanjutnya, institusi harus berubah menjadi kebijakan.
Terakhir, kebijakan harus menjadi kebiasaan sosial.
Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan sangat menentukan arah bangsa.
Ujian Kepercayaan Sejarah dan Evaluasi Kabinet
Sejauh ini Prabowo telah mengonsolidasikan kekuasaan.
Kini tantangannya adalah memenangkan kepercayaan sejarah.
Sebab pada akhirnya, seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya.
Ia justru akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu.
Ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa:
“Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
Sementara itu, samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh.
Oleh karena itu, saatnya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.
Ibarat dalam permainan sepak bola, tim harus mengganti pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola dengan pemain yang profesional.
Dengan demikian, profesionalitas dan prinsip meritokrasi menjadi lebih penting daripada loyalitas yang hanya ingin menggembirakan dan memuji bosnya. (*)
Komentar