KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Saat ini, Pemkot Bandung terus mencermati perkembangan kebijakan tersebut sambil menunggu arahan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan dan skema pembiayaannya.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Pemkot Bandung siap menyesuaikan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat.
Menurutnya, Pemkot Bandung memerlukan langkah tersebut agar Pemkot Bandung dapat menyesuaikan status kepegawaian sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
BACA JUGA: Kota Bandung Terima Penghargaan BKN RI untuk Penyelesaian Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Farhan: Pemkot Ikuti Arahan Pusat, Tapi Tunggu Mekanisme Pembiayaan
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (9/11/2026).
Farhan menyebutkan jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang.
Pemerintah daerah terus mencermati perkembangan kebijakan tersebut, terutama terkait skema pembiayaan yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kepastian mekanisme dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan secara terukur.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Perpanjang Kontrak PPPK Paruh Waktu Sambil Tunggu APBN 2027
Anggaran Belum Ada, Pemkot Tunggu Skema Pusat
Saat wartawan menanyakan anggaran untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Farhan menjelaskan Pemkot Bandung masih menunggu kepastian skema dari pemerintah pusat.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PNS, PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan menyesuaikan langkah pelaksanaannya setelah pemerintah pusat menetapkan aturan serta mekanisme pembiayaan.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya. Red
Komentar