KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menata dan menertibkan kawasan Bundaran Cibiru untuk menciptakan lingkungan perbatasan kota yang lebih tertib dan teratur.
Dalam penataan ini, Pemkot Bandung melibatkan Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, Satpol PP Kota Bandung, serta Satpol PP Provinsi Jawa Barat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penertiban tersebut merupakan hasil koordinasi lintas wilayah dan instansi.
Selain itu, Farhan menyebut kawasan Bundaran Cibiru menjadi perhatian khusus karena kawasan itu berada di wilayah perbatasan sekaligus menjadi salah satu akses masuk Kota Bandung yang cukup ramai.
“Pelaksanaannya hasil koordinasi kami dengan keseluruhan dari dua kecamatan, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, diperkuat oleh Satpol PP Kota Bandung dan dari provinsi,” kata Farhan, Selasa (3/11/2026).
Libatkan Pemprov, Pemkot Siapkan Landmark di Perbatasan
Menurut Farhan, Pemkot Bandung melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena kawasan tersebut berada di wilayah perbatasan.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung juga tengah melihat kemungkinan pengembangan kawasan perbatasan dengan menghadirkan landmark atau penanda khas kota.
Selanjutnya, Farhan mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merencanakan penataan kawasan perbatasan Kota Bandung dengan konsep landmark, sebagaimana yang Dedi Mulyadi terapkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Subang.
Sementara itu, kawasan Cibiru menjadi salah satu titik yang berpotensi berkembang karena tingginya aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan di kawasan tersebut.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Perkuat Koordinasi dengan Pemprov Jabar Tuntaskan Persoalan Perbatasan
PKL Tetap Boleh Berdagang, Tanpa Kompensasi
Terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL), Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak melarang masyarakat untuk berdagang.
Namun demikian, aktivitas perdagangan harus mengikuti aturan dan penataan yang telah pemerintah tetapkan.
Selain itu, Farhan juga memastikan tidak ada pemberian kompensasi kepada pedagang yang terdampak penertiban karena peraturan daerah (Perda) tidak memperbolehkan hal tersebut.
“Kami tidak berani memberikan kompensasi karena berdasarkan Perda kita tidak boleh memberikan kompensasi. Tapi, kami tidak melarang untuk berdagang hanya saja dagangnya diatur ulang,” ungkap Farhan.
BACA JUGA: Wali Kota Farhan Resmikan Anderpas, Sulap Kolong Flyover Pasupati Jadi Pusat Kuliner Baru
4 Prinsip Wajib yang Harus PKL Patuhi di Bundaran Cibiru
Pemkot Bandung menetapkan empat prinsip yang wajib pedagang patuhi dalam menjalankan aktivitas usahanya di kawasan tersebut.
Pertama, pedagang tidak boleh mendirikan bangunan permanen.
Kedua, pedagang juga tidak boleh menggunakan bangunan semi permanen.
Ketiga, pedagang wajib menerapkan prinsip datang bersih pulang bersih dengan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
Keempat, Pemkot Bandung membatasi waktu operasional perdagangan maksimal 12 jam.
Tidak boleh permanen, tidak boleh semi permanen, dagangnya datang bersih pulang bersih dan operasionalnya maksimum 12 jam,” tuturnya. Red
Komentar