KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, mengapresiasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan di Kota Bandung karena dinilai berhasil mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ombudsman: Kalau Bisa Sehari, Kenapa Seminggu?
Nuzran menyampaikan apresiasi tersebut saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur Nomor 34, Kamis, 12 November 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mendampingi Nuzran dalam kunjungan tersebut.
Nuzran berharap keberadaan fasilitas tersebut semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan.

“Kalau bisa diselesaikan sehari, kenapa harus diselesaikan seminggu? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Nuzran.
BACA JUGA: Yeka Hendra Fatika, Pimpinan Ombudsman RI Apresiasi Lapas Sukamiskin
Kunjungan Jadi Bagian Supervisi Jelang Penilaian Kepatuhan 2026
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Ombudsman RI untuk memantau dan memastikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus melihat secara langsung inovasi pelayanan yang telah Pemerintah Kota Bandung terapkan.
Nuzran menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari supervisi dan verifikasi menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026.
Penilaian tersebut mencakup kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Ia menerangkan bahwa Ombudsman hadir sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang tidak semata-mata mencari kesalahan, tetapi memberikan peringatan dini agar penyelenggara pelayanan tidak terjebak dalam praktik maladministrasi.
Menurutnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penyelenggara pelayanan harus memberikan layanan yang mudah, cepat, transparan, serta sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Tegaskan Komitmen Membangun Kota yang Maju dan Berkualitas
MPP Kota Bandung Layani 72.000 Warga, Hadir Juga di Summarecon
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Bandung merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi.

MPP Kota Bandung memiliki 32 gerai dengan 314 jenis layanan.
Hingga 10 November 2026, fasilitas tersebut telah melayani sekitar 72.000 masyarakat.
Selain MPP utama, Pemkot Bandung juga menghadirkan layanan di kawasan Summarecon Bandung untuk menjangkau masyarakat di wilayah Bandung Timur.
Hingga 10 November 2026, lokasi tersebut tercatat telah melayani 22.442 pengunjung.
BACA JUGA: Antrean Paspor MPP Kota Bandung Sold Out, Mayoritas untuk Wisata dan Ibadah
Pelayanan Berkualitas Dongkrak Investasi dan Ekonomi Daerah
Iskandar menuturkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepastian prosedur, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kunjungan tersebut, Pemkot Bandung berharap sinergi dengan Ombudsman RI semakin memperkuat kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Red







Komentar