KABARHARMONI | BANDUNG, – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain memastikan mendukung upaya penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pramuka tahun 2017, 2018 dan 2020.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan. Untuk menuntaskan kasus ini,” kata Zulkarnain, Jumat 13 Juni 2025.
Menjaga Integritas dan Transparansi
Zulkarnain menambahkan bahwa Pemerintahan Kota Bandung berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
“Walaupun peristiwa ini terjadi di tahun 2017, jauh sebelum kami menjabat, tetapi sebagai Pemerintahan Kota Bandung kami betul-betul menjaga berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki prosedur,” imbuhnya.
ASN Pemkot Bandung Harus Akuntabel
Dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, Zulkarnain berkeyakinan siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi harus bertanggung jawab secara hukum.
“Kami akan mengikuti proses penegakan hukum secara penuh. Selanjutnya kita tunggu perkembangan dari Kejati Jabar,” kata Zul.
Zulkarnain menyatakan, hal ini menjadi pengingat bagi para ASN Pemkot Bandung lainnya untuk tidak sekali-kali melanggar hukum.
Para ASN Pemkot Bandung harus melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan bertanggung jawab.
Penunjukan Pejabat Baru
Selain itu, Zulkarnain memastikan akan segera menunjuk pejabat baru agar pelayanan di instansi terkait tidak terganggu.
“Para ASN Pemkot Bandung harus melaksanakan semua pekerjaan dan tanggung jawab dengan akuntabel dan sesuai aturan,” tutur Zul.
Dengan demikian, Pemkot Bandung menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan mendukung proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Red
Komentar