KABARHARMONI | BANDUNG, – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri acara Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung Tahun 2024, di Hotel The Trans Bandung, Kamis, 24 Juli 2025.
Hadir Pimpinan DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M.
Meningkatkan Pendapatan dan Pelayanan Publik
Sekretaris Komisi II Asep Sudrajat mengatakan, Dewan menyoroti fokus pada peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, kualitas pelayanan publik, tata kelola yang baik, dan kontribusinya terhadap pembangunan Kota Bandung.
Masing-masing BUMD perlu mendapatkan sorotan rekomendasi yang spesifik sesuai dengan kondisi potensi masing-masing.
“Kami di Komisi II memang di waktu-waktu terakhir, bulan-bulan kemarin, banyak juga mendapatkan masukan atau banyak juga mendapatkan aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan beberapa BUMD. Tapi pada prinsipnya kita mendorong tentang bagaimana kehadiran BUMD yang ada di Kota Bandung ini salah satunya terus memberikan kontribusi,” tutur pria yang akrab disapa Kang Upep itu.
Baca Juga: Gerakan Pasar Murah, Asep Sudrajat: Komisi II DPRD Kota Bandung Pastikan GPM Berdampak Positif
Rekomendasi untuk BUMD
Anggota Komisi II Asep Robin memberikan kesimpulan bahwa BUMD Kota Bandung harus bertransformasi melalui audit total, inovasi digital, optimalisasi aset, dan sinergi dengan masyarakat.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung.
“Melihat dari paparan tadi ada yang cukup mengelitik bagi saya. Ada PT BII yang mengaku dirinya sudah sehat. Saya kira tidak cukup sehat saja, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, termasuk bagi Pemerintah Kota Bandung. Jadi jangan sudah sehat, berhenti. Jadi saya kira khusus yang tadi jangan mengaku sehat dulu, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat,” ujarnya.
Baca Juga: Asep Robin Dukung LPK Mulia Mandiri Indonesia untuk Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja
Peningkatan Pelayanan Publik
Asep Robin mendorong Perumda Tirtawening untuk melakukan audit independen dan audit operasional keuangan oleh pihak ketiga di seluruh elemen BUMD tersebut, yang sebelumnya bernama PDAM Tirtawening.
Asep Robin menyeleksi dan menginstruksikan langsung tim Perumda Tirtawening untuk mengoptimalkan kinerja dengan tiga fokus utama.
“Karena di Tirtawening saat ini banyak aset yang tidur dan tidak bisa produktif bagi penghasilan daripada Perumda tersebut. Kembangkan layanan dan produktif sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.
Kontribusi terhadap PAD
Anggota Komisi II Siti Marfuah mengamati hasil analisis kinerja secara riil di tahun 2025, mayoritas BUMD Kota Bandung menghadapi kendala serupa terutama kinerja keuangan yang belum maksimal.
Kontribusi perusahaan pelat merah itu terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih terbatas.
“Kalau tadi kita simak paparan ya hanya baru mencapai satu persen dari penyertaan modal sehingga ini perlu ditingkatkan tentunya. Nah, ini tentunya perlu adanya reformasi manajemen. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi BUMD ini agar bisa meningkatkan kinerja kemudian memberikan kontribusi juga yang signifikan terhadap PAD,” katanya.
Langkah-langkah Strategis
Siti Marfuah menilai, apabila kontribusi BUMD cukup signifikan terhadap PAD tentunya program yang bisa terealisasi akan lebih banyak.
Perumda Tirtawening harus menyediakan kebutuhan ideal saluran air bersih untuk warga Kota Bandung, ia mempertanyakan hal ini.
“Kenapa? Karena kenyataannya di lapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang tidak ngocornya air. Setiap hari kami menerima laporan dari masyarakat terkait masalah ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apa rencana aksi konkret yang akan dilakukan Perumda Tirtawening untuk mengatasi masalah ini?” ujarnya.
Baca Juga: Bagja Imbau Warga Masyarakat Hindari Beli Panik
Ajak Bank Bandung Pelajari pola kinerja Bank Bekasi
Dalam forum evaluasi BUMD itu, Anggota Komisi II yang M. Bagja Jaya Wibawa mengajak Bank Bandung untuk mempelajari pola kinerja yang diterapkan di Bank Bekasi.
Bank Bekasi menerapkan sistem penggajian atau payroll untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Khusus (PPPK) Pemkot Bekasi.
Red
Komentar