KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berlangsung terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung juga anggota DPRD Kota Bandung.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu 10 Desember 2025.
Stabilitas Pemerintahan Tetap Terjaga
Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan terus memperkuat langkah reformasi birokrasi dan pengawasan internal. Sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Kota Bandung Luncurkan Program Pendidikan Antikorupsi untuk ASN
Layanan Publik Berjalan Normal
Farhan memastikan, proses hukum ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan layanan publik.
“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas. Pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan. Pemerintah Kota Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tegasnya.
Penguatan Sistem Pengawasan Internal
Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemerintah Kota Bandung lebih memperkuat sistem pengawasan internal. Mempercepat evaluasi atas area layanan publik yang memiliki potensi penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.
Termasuk penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat dan percepatan digitalisasi proses administrasi. Menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini layanan.
Komitmen Pemkot Bandung
Farhan menegaskan, jalannya pemerintahan tidak terganggu dan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
“Dalam kondisi seperti ini, fokus kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan public tidak terganggu,” ujarnya.
Pemkot Bandung terus membangun komunikasi yang erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, instansi kementerian. Serta aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Red







Komentar