KABARHARMONI | BANDUNG, – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung mengambil peran lebih luas.
Farhan meminta MUI memahami dan merespons kegelisahan masyarakat, khususnya terkait kepemimpinan dan rasa keadilan.
Pernyataan itu Farhan sampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung pada Rabu, 9 September 2026.
Ulama Sentuh Kalbu, Pemerintah Butuh Mitra Filosofis
Menurut Farhan, angka dan data tidak cukup mengukur kepemimpinan dan rasa keadilan.
Kedua hal itu sangat terkait dengan persepsi, rasa, dan kalbu masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Karena itu, ia menempatkan MUI sebagai bagian penting dari ekosistem pemerintahan.
Farhan berharap komunikasi antara Pemkot Bandung dan para ulama berlangsung erat dan berkesinambungan.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Farhan menilai kebutuhan terhadap perspektif ulama semakin mendesak.
Pasalnya, pemerintah saat ini menghadapi dua tantangan sekaligus.
Di satu sisi, pemerintah harus menyelesaikan persoalan teknis dan teknokratik.
Di sisi lain, pemerintah juga harus menjawab dinamika sosial yang membutuhkan pendekatan humanis.
“Untuk itulah peran kedua dari Majelis Ulama Indonesia di Kota Bandung adalah menjadi mitra kepemimpinan filosofis. Karena kami butuh bimbingan tersebut,” tutur Farhan.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung Gandeng Ulama Perkuat Sinergi Jaga Persatuan dan Kondusivitas Kota
Jangan Hanya Dipanggil Saat Krisis
Farhan juga menekankan pentingnya pelibatan ulama sejak dini.
Ia tidak ingin MUI hanya muncul ketika pemerintah menghadapi situasi krisis.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama mah hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai contoh, Farhan menunjuk pengalaman 30 Agustus 2025.
Saat itu, Pemkot Bandung bersama para ulama membangun komunikasi untuk merespons keresahan sosial pasca demonstrasi dan kerusuhan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut membantu Kota Bandung melewati situasi sulit dengan cepat.
Selain itu, kolaborasi itu juga mengembalikan kendali kondisi sosial di Kota Bandung.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi pemerintah.
Pemkot Bandung kini membangun berbagai pendekatan baru guna menjaga ketahanan sosial masyarakat.
Pemkot Tak Campuri Pemilihan Ketua MUI
Dalam Musda XI ini, MUI Kota Bandung juga menggelar proses suksesi kepemimpinan.
Farhan menegaskan Pemkot Bandung tidak akan ikut campur dalam penentuan Ketua MUI berikutnya.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” katanya.
Ia berharap Musda XI dapat berlangsung dalam suasana persaudaraan.
Selain itu, ia berharap Musda menghasilkan keputusan yang membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tutur Farhan.
Menutup sambutannya, Farhan menegaskan peran MUI akan semakin penting ke depan.
Pemerintah membutuhkan pandangan ulama agar setiap kebijakan tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga adil dan membawa kemaslahatan.
“Ini yang mempersatukan kita. Ke depannya kita akan selalu mementingkan kemaslahatan umat,” tutur Farhan. Red
Komentar