KABARHARMONI | BANDUNG, – Jejaring Nahdlatul Ulama (NU) yang menjangkau hingga tingkat masjid dan lingkungan RW menyimpan potensi besar untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kota Bandung terus mendorong penguatan sinergi dengan NU agar pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif, sesuai kebutuhan warga dan karakteristik wilayah masing-masing.
Hal tersebut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sampaikan saat membuka Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) II PCNU Kota Bandung di Aula Kantor PCNU Kota Bandung, Minggu, 25 Oktober 2026.
Kemitraan Pemerintah dan Ulama Bersifat Strategis
Farhan mengatakan, kemitraan antara pemerintah dan ulama merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Kolaborasi tersebut pemerintah perlukan agar kebijakan tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mempertimbangkan nilai, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun komunikasi dengan para ulama sejak awal perumusan kebijakan, sehingga masukan dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Kerja sama atau kemitraan ini bersifat sangat strategis. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus mendapatkan validasi dari ulama,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, komunikasi antara pemerintah dan ulama tidak cukup hanya berlangsung dalam forum formal. Tetapi perlu terjalin secara terbuka dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pemerintah dan ulama dapat mengidentifikasi potensi persoalan lebih dini dan mencarikan jalan keluarnya bersama.
“Kalau dianggap berpotensi melanggar sebuah prinsip atau mungkin melanggar sebuah hukum tertentu, maka dari awal sudah ada peringatan. Dan yang saya suka adalah tidak hanya peringatan, tapi kita sama-sama cari solusi,” katanya.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung Gandeng Ulama Perkuat Sinergi Jaga Persatuan dan Kondusivitas Kota
NU Jadi Agen Pemberdayaan Berbasis Kewilayahan
Farhan menilai, NU memiliki jejaring sosial dan keagamaan yang dapat berkontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat.
Jejaring pesantren, pengajian, masjid, serta tradisi keagamaan yang hidup di tengah masyarakat dapat menjadi ruang untuk memperkuat kepedulian sosial, partisipasi warga, dan kemandirian lingkungan.
Ia berharap NU dapat terus menjadi mitra strategis Pemkot Bandung dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, dengan mengoptimalkan potensi dan kekuatan komunitas yang telah tumbuh di tengah warga.
“NU harus bisa menjadi, dalam tanda kutip, agen pemberdayaan pemerintah,” ucapnya.
Sejalan dengan pendekatan tersebut, Pemkot Bandung terus mendorong penyelesaian persoalan masyarakat melalui kolaborasi di tingkat kewilayahan dengan melibatkan camat, lurah, pengurus RW, dan masyarakat.
Salah satu upaya yang Pemkot lakukan adalah melalui program Siskamling Siaga Bencana.
Melalui program ini, Farhan turun langsung ke kelurahan untuk berdiskusi dengan lurah dan para ketua RW. Guna mengidentifikasi berbagai persoalan sekaligus mendorong pencarian solusi sesuai kebutuhan di lapangan.
Pendekatan Kewilayahan Libatkan Camat, Lurah dan RW
Menurut Farhan, pendekatan kewilayahan merupakan upaya membangun kepemimpinan yang responsif. Sekaligus memperkuat kemampuan aparatur dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya masing-masing.
“Kerja keras saya sebagai seorang wali kota ini makin lama makin ringan. Karena sekarang semangat kepemimpinan sudah menular ke Camat dan Lurah,” tuturnya.
Ia menjelaskan, penyelesaian persoalan di tingkat wilayah akan lebih efektif apabila masyarakat terlibat secara aktif dan mendapat ruang untuk mengembangkan solusi sesuai dengan karakteristik lingkungannya.
Dalam hal ini, kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk NU, dapat memperluas jangkauan partisipasi warga.
“Dengan jaringan Nahdlatul Ulama, para kiai sekalian sampai ke level-level masjid RW. Kalau satu RW bisa lebih dari dua masjid, ini akan bisa membantu membangkitkan semangat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah setempat,” ujarnya. Red
Komentar