KABARHARMONI | BANDUNG, – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa satu tahun kepemimpinan telah menjadi fase penataan fondasi pembangunan melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).
Pemkot Bandung fokus pada pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan, serta percepatan intervensi berbasis kebutuhan riil warga di tahun pertama.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujarnya.
Fondasi Pembangunan Berbasis Data
Sejumlah tantangan mendasar menghadang Kota Bandung pada awal masa kepemimpinan.
Inflasi berada di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.
Menjawab kondisi tersebut, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW).
Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.
Program Prakarsa Bandung Utama
Program Prakarsa Bandung Utama menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan.
Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.
Aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial memperkuat 697 RW yang teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal.
BACA JUGA: RW 03 Kelurahan Husein Sastranegara Menjadi Lokasi Program Prakarsa Tahun 2025
Fokus Pembangunan Tahun Kedua
Farhan menyatakan, fokus utama tahun kedua adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.
Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen.
Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio).
Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.
Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan.
Pemkot Bandung kini mengarahkan tahun kedua kepemimpinan Bandung Utama tidak hanya untuk menjaga capaian. Tetapi juga memastikan dampak pembangunan semakin terasa hingga tingkat RT dan RW. Red
Komentar