KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah.
Pemkot menargetkan pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan di seluruh penjuru kota.
Langkah strategis ini Pemkot ambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Saat ini TPA tersebut menghadapi pembatasan kuota.
Selain itu, strategi ini juga menjawab tantangan besar timbulan sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.511 ton per hari.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Talkshow berkolaborasi pada Selasa, 30 Juni 2026.
Talkshow menghadirkan Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, S.T., serta Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, S.Pd.
Jadikan Pembatasan TPA Sarimukti Momentum Perubahan
Syahriani menegaskan pembatasan kuota di TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah Kota Bandung.
Ia menilai paradigma lama yang bertumpu pada pola kumpul, angkut, buang sudah tidak relevan lagi dengan tantangan perkotaan saat ini.
“Pembatasan kuota TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan. Kota Bandung tidak bisa lagi bergantung pada pola lama ‘kumpul, angkut, buang’. Ke depan, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengelolaan di tingkat rumah tangga dan kewilayahan,” ujarnya.
Selanjutnya, Pemkot Bandung saat ini menginventarisir calon lokasi pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah di berbagai wilayah.
Program ini Pemkot rancang untuk menghadirkan fasilitas pengolahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat memulai proses pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
Di sisi lain, berbagai pihak juga mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Saat ini teknologi tersebut masih dalam tahap uji coba efektivitas.
Sementara itu, Mabes TNI AD juga memberikan dukungan berupa rencana bantuan mesin pengolahan sampah.
Menurut Syahriani, pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya sekadar menambah infrastruktur.
Lebih dari itu, Pemkot membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan mandiri.
“Pembangunan hingga 220 titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Harapannya, setiap wilayah mampu mengolah sebagian besar sampahnya sendiri sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA,” katanya.
Targetkan Pengurangan 125-250 Ton Sampah Per Hari
Melalui penambahan fasilitas tersebut, Pemkot Bandung menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari.
Pemkot menargetkan agar pengurangan ini memperpanjang umur layanan TPA Sarimukti.
Selain itu, target ini juga menekan risiko penumpukan sampah akibat keterbatasan kapasitas.
Untuk mencapai target tersebut, DLH menerapkan pendekatan pengelolaan yang menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.
Pertama, DLH akan mengolah sampah organik menjadi kompos maupun menggunakan teknologi pengolahan organik lainnya.
Kedua, DLH mengarahkan sampah anorganik bernilai ekonomi ke jalur daur ulang melalui bank sampah dan mitra pengelola.
Ketiga, DLH mengolah sampah anorganik bernilai rendah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi RDF.
“Kami menargetkan pengurangan sampah sebesar 125 hingga 250 ton per hari. Namun, keberhasilan target ini tidak hanya bergantung pada teknologi seperti RDF, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumber,” tambah Syahriani.
Lebih lanjut, DLH memastikan seluruh calon lokasi pembangunan akan melalui proses verifikasi teknis dan sosial.
Lokasi wajib memenuhi persyaratan seperti luas lahan yang memadai, akses kendaraan operasional, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun fasilitas publik di sekitarnya.
DPRD Dukung Penuh dan Dorong Partisipasi Masyarakat
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menegaskan komitmen DPRD mendukung seluruh upaya percepatan penanganan sampah di Kota Bandung.
DPRD menjalankan dukungan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“DPRD Kota Bandung memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program penanganan sampah. Melalui fungsi pengawasan, kami terus memastikan setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nunung.
Ia menilai kesiapan pemerintah menyediakan fasilitas dan teknologi tidak hanya menentukan keberhasilan program pengelolaan sampah.
Faktor penentu lainnya adalah partisipasi aktif masyarakat.
“Sehebat apa pun teknologi yang dimiliki pemerintah, keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada keterlibatan masyarakat. Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas, hingga warga,” katanya.
Selain itu, Nunung mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat agar rumah tangga benar-benar memulai pengurangan sampah.
“Edukasi harus dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan. Budaya memilah sampah harus dimulai dari rumah tangga, kemudian diperkuat di tingkat RT dan RW, sehingga volume sampah yang harus diangkut ke TPA dapat terus berkurang,” tuturnya.
Bangun Sistem Pengelolaan Sampah Modern dan Berkelanjutan
Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, pemerintah provinsi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, Kota Bandung optimistis mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.
Transformasi ini akan mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti.
Lebih jauh, transformasi ini menumbuhkan budaya baru masyarakat Kota Bandung: mengelola sampah dari sumber. Red
Komentar