KABARHARMONI | BANDUNG, – Bandung kembali mencatat sejarah dalam perkembangan ilmu kebijakan publik.
Pada Sabtu, 9 Mei 2026, dosen kebijakan publik dari 114 perguruan tinggi se-Indonesia berkumpul di Politeknik STIA LAN Bandung.
Mereka mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia, atau IDoKPI.
Forum ini sekaligus memilih kepengurusan pertama organisasi tersebut.
Peserta secara aklamasi menunjuk Dr. Tatang Sudrajat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDoKPI periode 2026-2030.
Sebelumnya, Tatang menjabat Dekan FISIP Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.
195 Dosen Hadiri Kongres dan Seminar Nasional Secara Hibrid
Kegiatan berlangsung dari pagi hingga sore.
Sebanyak 195 dari 252 anggota IDoKPI hadir secara luring dan daring.
Forum ini menggabungkan seminar nasional dan kongres organisasi.
Peserta berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Papua hingga Aceh.
Hadir 21 profesor, sejumlah rektor, wakil rektor, dekan, direktur, dan kaprodi dari PTN lintas kementerian/lembaga serta PTS.
Menurut Tatang, IDoKPI lahir untuk menjawab tuntutan peran aktif dosen kebijakan publik.
Organisasi ini merespon berbagai permasalahan publik dan kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang.
IDoKPI berangkat dari inisiatif Komite Pembentukan yang 20 dosen gagas sejak awal 2026.
Organisasi ini mengusung identitas profesional, keilmuan, dan akademik.
IDoKPI membuka ruang bagi dosen dari berbagai area substantif, seperti pendidikan, lingkungan hidup, kepariwisataan, kependudukan, investasi, kemaritiman, dan kesehatan.
“Dengan lahirnya IDoKPI, dosen kebijakan publik dituntut untuk lebih aktif dan kritis terhadap berbagai isu nasional dan daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik,” ujar Tatang.
BACA JUGA: Kongres I PDPKN Tetapkan Tatang Sudrajat sebagai Ketua Umum PDPKN 2025-2029
Akademisi dan Praktisi Bahas Dinamika Kebijakan Publik
Ketua Panitia Pelaksana Dr. Nita Nurliawati, Wakil Direktur 2 Politeknik STIA LAN, menjelaskan bahwa seminar nasional berlangsung secara hibrid.
Forum ilmiah ini menghadirkan dua keynote speaker, yaitu Prof. Dr. Budiman Rusli dari UNPAD dan Prof. Dr. Nuryanti Mustari dari Universitas Muhammadiyah Makassar.
Selain itu, enam pakar kebijakan publik menjadi narasumber.
Mereka adalah Dr. Syahruddin dari Universitas Musamus Merauke, Dr. Syamsuddin Maldun dari Universitas Bosowa Makassar, Dr. Ida Rochmawati dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Indra Kertati dari Untag Semarang, Dr. Hendrikus T. Gedeona dari Politeknik STIA LAN Bandung, dan Dr. Nur Hafni dari Universitas Malikussaleh Aceh.
Para pembicara memaparkan aspek historis, konseptual, empirikal, dan dinamika kebijakan publik.
Materi tersebut menjadi mata kuliah utama pada prodi administrasi publik, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik.
Direktur Politeknik STIA LAN Bandung Dr. Muhammad Nur Afandi menyambut baik terbentuknya IDoKPI.
Ia menilai organisasi ini menjadi wujud nyata kontribusi ilmuwan kebijakan publik bagi kemajuan bangsa dan negara.
BACA JUGA: Transformasi 20 Tahun Menghasilkan Prestasi Gemilang, USB YPKP Raih Akreditasi Unggul
Akademisi Sepakat Perkuat Kolaborasi dan Rekomendasi Kebijakan
Di sela seminar, Dekan FISIP Untirta Serang Dr. Leo Agustino menegaskan pentingnya kolaborasi antardosen kebijakan publik se-Indonesia.
Ia menyebut forum ini membangun pemahaman yang sama atas fenomena pembangunan nasional.
Jhon TMS Timisela, M.Si., dosen FISIP Universitas Pattimura Ambon menyampaikan harapan serupa.
Ia berharap IDoKPI berkembang secara aktif dan solid serta mampu memberi kontribusi melalui rekomendasi kebijakan berkualitas.
Dr. Yusie Fitria dari FISIP Untag Samarinda menegaskan bahwa wadah ini penting untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan inovasi.
Sementara itu, Dr. Dyah Bayu Framesti dari Politeknik Pajajaran ICB Bandung menyebut IDoKPI menjadi ruang strategis untuk merumuskan kontribusi nyata akademisi.
Ni Putu Ari Setiawati, M.Si., Dekan FISIP Universitas Mahendradatta Denpasar, berharap IDoKPI menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan sinergi kebijakan.
Syarkawi, MAP., dosen FISIP Universitas Terbuka, menekankan bahwa dunia akademik tidak boleh menjadi penonton.
Akademisi harus tampil sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen, dan berani mengawal arah kebijakan negara.
Dr. Titin Rohayatin, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unjani Cimahi, berpesan agar asosiasi ini menjaga netralitas dan independensi.
Ia meminta IDoKPI tidak bermuatan politis atau pesanan dari pihak tertentu.
Dr. Ismanudin, Dekan FISIP Universitas Wiralodra Indramayu, berharap IDoKPI berperan sinergis, kolaboratif, dan adaptif.
Tujuannya adalah mengatasi permasalahan pemerintahan dan tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Dr. Tunggul Sihombing dari FISIP Universitas Sumatera Utara menambahkan bahwa IDoKPI harus memberi policy brief kepada pemerintah berdasarkan analisis kebijakan yang institusi lakukan.
Kongres Tetapkan AD/ART dan Program Kerja 4 Tahun
Sesi kongres berlangsung dinamis. Peserta membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta garis besar program kerja IDoKPI untuk empat tahun ke depan.
Enam narasumber mengisi sesi ini.
Mereka adalah Dr. Ayuning Budiati dari FISIP Untirta Serang, Dr. Hengky Pattimukay dari FISIP Universitas Pattimura Ambon, Dr. Henny Aprianty dari Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu, Dr. Muhammad Firzah dari Institut STIAMI Jakarta, Denny Hernawan, MA dari FISIP Universitas Djuanda Bogor, dan Dr. Yayat Rukayat dari Universitas Nurtanio Bandung.
Sejumlah dekan menutup acara dengan menandatangani naskah kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi. Red
Komentar