KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menegaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus menjadi perhatian bersama.
Hal ini berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda dan upaya menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Iman menekankan penyelesaian persoalan ATS tidak cukup hanya berhenti pada pendataan.
Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata agar setiap anak kembali memperoleh haknya atas pendidikan.
“Isunya sekarang adalah bagaimana memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Data yang akurat harus diikuti dengan tindakan nyata agar tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan,” katanya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kota Bandung Tahun 2026, Senin, 29 Juni 2026.
Bantuan Ada, Namun Belum Menjangkau Semua
Iman menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan berbagai program bantuan pendidikan.
Salah satunya melalui skema Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).
Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan bantuan tersebut belum dapat menjangkau seluruh kebutuhan.
Siswa yang bersekolah di sekolah swasta terutama merasakan kondisi ini.
Selain itu, Iman menilai keluarga memegang peran penting dalam mendorong anak agar tetap bersekolah.
Motivasi dari orang tua menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan pendidikan anak, meskipun berada dalam kondisi ekonomi terbatas.
BACA JUGA: Program RMP Kota Bandung 2026: Penyesuaian Kebijakan dan Fokus pada Bantuan Tepat Sasaran
Akar Masalah ATS Melampaui Soal Ekonomi
Iman menilai persoalan ATS muncul bukan hanya karena faktor ekonomi.
Berbagai masalah lain juga turut memengaruhi, seperti pernikahan usia dini, kekerasan terhadap anak, perundungan, disabilitas, hingga anak yang terpaksa bekerja pada usia sekolah.
Oleh karena itu, ia menekankan penanganan harus fleksibel dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
“Anak yang menjadi korban kekerasan atau perundungan harus tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme yang sesuai dengan kondisi mereka,” katanya.
Lebih lanjut, Iman menyoroti perhatian khusus bagi anak penyandang disabilitas.
Ia menyoroti berbagai kendala, mulai dari terbatasnya pendamping sekolah sampai beban biaya hidup tinggi bagi keluarga penyandang disabilitas.
Untuk merespons hal itu, DPRD Kota Bandung terus mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan dukungan lebih besar bagi pendidikan inklusif.
Kebijakan tersebut mencakup penambahan bantuan biaya hidup dan penguatan layanan pendampingan.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Kucurkan Rp43,22 Miliar untuk Pendidikan: Farhan Soroti Kesehatan Mental Pelajar
Kolaborasi dan Data Terintegrasi Jadi Kunci Tekan ATS
Iman menegaskan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, kecamatan, hingga satuan pendidikan menjadi kunci utama dalam menekan angka ATS di Kota Bandung.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan berbagai kebijakan pendidikan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan menekankan pentingnya membangun sistem pendataan ATS yang terintegrasi.
Pemerintah harus melakukan pendataan sejak tingkat Posyandu, RT/RW, hingga kelurahan dan kecamatan.
Dengan demikian, pemerintah memiliki data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Menurut Heri, seluruh anak usia sekolah harus memperoleh akses pendidikan tanpa terkecuali.
Untuk itu, pemerintah harus memperkuat sinergi dengan sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Tujuannya agar sekolah mengoptimalkan pemanfaatan daya tampung pendidikan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan sekolah swasta.
Sekolah swasta berperan sebagai mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di Kota Bandung.
“Kita harus mencari solusi bersama agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Penanganannya harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari persoalan ekonomi, lingkungan keluarga, hingga pemanfaatan teknologi yang bijak bagi anak-anak,” ujarnya. Red
Komentar