KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat merespons program nasional.
Pemkot menyiapkan berbagai terobosan regulasi untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sampaikan saat menghadiri acara Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.
Acara ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera dan BRI gelar di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu 15 Juli 2026.
BACA JUGA: Kolaborasi Lintas Pemerintahan: Kota Bandung Siap Hadirkan 1.000 Unit Rumah Subsidi bagi MBR
Farhan: Dogma Generasi Sulit Punya Rumah Harus Kita Bongkar
Farhan menilai penyediaan perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan.
Ia menyoroti tumpang tindih regulasi hingga harga rumah yang semakin tidak terjangkau.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.
Lebih lanjut, Farhan melihat program nasional ini sebagai momentum.
Momentum ini Pemkot Bandung gunakan untuk mempercepat penataan kawasan yang selama ini belum tertata.
Tujuannya jelas, mengubahnya menjadi lingkungan permukiman yang layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian terjangkau.
BACA JUGA: Kesepakatan, Kolaborasi Kementerian PKP dan PWI: 5.000 Rumah untuk Wartawan Indonesia
Dorong Hunian Vertikal Berbasis TOD di Bandung
Selain memperluas akses, Farhan juga menekankan pentingnya integrasi antara hunian dan transportasi publik.
Karena itu, konsep Transit Oriented Development atau TOD akan menjadi arah utama pembangunan permukiman di Kota Bandung ke depan.
“Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.
Untuk memastikan program berjalan, Farhan memastikan Pemkot Bandung bersama DPRD Kota Bandung akan terus mendorong penyesuaian kebijakan.
“Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tuturnya.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Matangkan Proyek Rusunami Sadang Serang, Harga Cicilan Hanya Rp1,5 Juta per Bulan
Pemerintah Pusat Bangun 1.000 Unit Rusun di Bandung
Di tempat yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Ia menyebut Kota Bandung menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan hunian vertikal.
Pemerintah pusat saat ini menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar.
Maruarar menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo.
Presiden ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan cepat dan dalam skala besar.
“Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.
BP Tapera Siap Salurkan FLPP untuk Rusun
Senada dengan itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Bandung.
Kolaborasi ini bertujuan agar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah diakses.
Heru juga membuka peluang skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung.
“Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci.
“Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi,” tuturnya. Red
Komentar