Deni Nursani Dorong Intervensi Kesehatan Berbasis Data: Jangan Biarkan 5 Persen Warga Terlupakan

KABARHARMONI | BANDUNG, – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Deni Nursani S.Pd.i., mendorong pemerintah memperkuat intervensi kesehatan berbasis data hingga tingkat kewilayahan.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam Lokakarya Mini Kecamatan Panyileukan pada Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Deni, kita tidak cukup hanya mengukur keberhasilan program kesehatan dari tingginya persentase cakupan.

Justru kelompok yang belum tercakup perlu menjadi perhatian utama karena berpotensi menjadi kelompok paling rentan.

Soroti 5 Persen Warga yang Belum Terlayani

Deni mencontohkan capaian imunisasi di Kota Bandung yang telah mencapai 95 persen.

Angka tersebut memang baik.

Namun, ia menegaskan bahwa kita tidak boleh mengabaikan lima persen sisanya.

“Kalau kita memposisikan sebagai orang awam, pertanyaannya, sudah 95 persen, berarti tidak perlu memikirkan yang lima persen. Padahal dalam masalah kesehatan kita sedang berbicara epidemiologi,” katanya.

Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa lima persen masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan bisa saja terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Kondisi itu berpotensi menjadi titik rawan penyebaran penyakit.

Pada akhirnya, hal ini juga dapat memengaruhi masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan perlindungan.

“Justru kita harus memperhatikan lima persen ini, siapa saja dan di mana saja. Kemudian di wilayah mana kantong-kantong stunting masih tinggi, serta apa penyebabnya, apakah sanitasi, kesejahteraan, ekonomi, dan sebagainya,” katanya.

BACA JUGA: Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung: Pengucapan Sumpah/Janji Deni Nursani sebagai Anggota DPRD

Data Kesehatan Harus Menjadi Alat Temukan Manusia

Deni menekankan bahwa data kesehatan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan.

Data harus berfungsi sebagai instrumen untuk menemukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.

“Data kesehatan bukan sekadar angka laporan, tetapi data adalah alat untuk menemukan manusia yang membutuhkan pertolongan. Jangan sampai anak yang paling membutuhkan intervensi justru menjadi anak yang paling tidak kelihatan dalam data statistik,” ujarnya.

Untuk itu, Deni mendorong adanya integrasi data antara kewilayahan, puskesmas, posyandu, keluarga, sekolah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan integrasi tersebut, intervensi kesehatan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Deni Nursani Luruskan Makna Moderasi Beragama: Teguh di Jalan Wasathiyah

Perkuat Puskesmas, Posyandu, dan Edukasi Keluarga

Selain integrasi data, Deni juga menyoroti pentingnya memperkuat fungsi puskesmas dan posyandu.

Ia menilai lembaga tersebut harus menjadi garda terdepan dalam pemantauan kesehatan masyarakat.

Ia juga mendorong peningkatan standar edukasi keluarga serta pembangunan sistem pengawasan berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Deni memandang pembangunan kesehatan sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia, bukan sekadar pengeluaran anggaran tahunan.

“Pembangunan itu memiliki kekurangan kepada pembangunan selain fisik. Fondasi yang paling krusial dari sebuah peradaban manusia adalah kualitas otaknya dan kualitas fisiknya,” ujarnya.

Ia mengibaratkan pembangunan fisik yang rusak masih bisa kita perbaiki, seperti jalan yang bisa kita aspal kembali.

Namun, jika kualitas generasi rusak akibat persoalan kesehatan yang sebenarnya bisa kita cegah sejak dini, dampaknya akan jauh lebih sulit dan mahal untuk kita perbaiki.

“Kalau kualitas generasi rusak karena penyakit yang sebetulnya bisa diantisipasi sejak dini, biaya sosial yang nanti dikeluarkan masyarakat akan jauh lebih mahal,” katanya.

BACA JUGA: Program Integrasi Layanan Primer: Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Imunisasi dan Stunting Adalah Investasi SDM

Oleh karena itu, Deni menilai imunisasi dan pencegahan stunting bukan sekadar program kesehatan rutin.

Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bandung.

Di sisi lain, Deni juga menekankan peran DPRD dalam pengawasan anggaran kesehatan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran.

“Yang lebih penting bukan semata-mata anggaran itu sudah terserap, tetapi sejauh mana outcome-nya, sejauh mana hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Deni optimistis Kota Bandung dapat menekan angka kesakitan dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing.    Red

Kabar Lainnya

Jangan Lewatkan

Komentar