KABARHARMONI | BANDUNG, – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk tidak terburu-buru mengadopsi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Menurutnya, fondasi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kesiapan data dan tata kelola pemerintahan yang kuat.
Pernyataan itu Farhan sampaikan saat menjadi pembicara dalam AIIF Panel 8 bertajuk AI Government & Public Services, Kamis 27 Agustus 2026 di SCCIC Living Lab.
Tolak FOMO, Bangun Fondasi Dulu
Farhan menegaskan transformasi digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi terbaru.
Pemerintah harus memastikan teknologi tersebut memiliki sistem pendukung dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Ia secara khusus mewanti-wanti agar pemerintah tidak terjebak Fear of Missing Out (FOMO) atau ikut menggunakan teknologi hanya karena sedang tren.
Farhan mencontohkan kasus pengadaan kamera CCTV 4K.
Saat itu, banyak pihak mendorong penggunaan kamera tersebut karena mampu mendukung face recognition dan analisis lainnya.
Namun, implementasinya belum optimal karena sistem pendukung atau back-end belum tersedia.
“Harus hati-hati sekali dalam dunia digital, jangan sampai terbawa FOMO. Kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut,” ujar Farhan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi pemerintah juga harus memperhatikan aspek hukum, kewenangan, serta perlindungan data pribadi.
Oleh karena itu, sebelum teknologi digunakan secara luas, pemerintah perlu menyiapkan administrasi dan mekanisme kerja sama antarlembaga.
“Hal-hal seperti itu yang kami sebut sebagai kesiapan administratif. It’s boring. It’s very, very boring. Tetapi itu akan menutup semua legal loophole dari setiap teknologi yang dimanfaatkan,” katanya.
BACA JUGA: Farhan Dorong Bandung Jadi Kota AI Terdepan untuk Pelayanan Publik
Mulai dari Satu Data 1.597 RW
Dalam konteks Kota Bandung, Farhan menjelaskan Pemkot saat ini memprioritaskan pembangunan satu data dan penguatan tata kelola.
Setelah fondasi itu beres, baru pemerintah berbicara soal teknologi dan dampak yang ingin dihasilkan.
Salah satu langkah konkretnya adalah pengumpulan data kewilayahan melalui 1.597 RW di Kota Bandung.
Tim Pemkot menghimpun 58 indikator mengenai kondisi wilayah melalui pendataan di tingkat RT dan RW.
Selanjutnya, data tersebut Pemkot verifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung.
Dari proses itu, Pemkot mulai membangun sistem yang dapat menampilkan kondisi kewilayahan secara terintegrasi.
“Ini adalah bagian bagaimana penyeragaman data itu kemudian bisa menjadi awal kita dalam tata kelola, belum teknologi,” ujar Farhan.
Ia menambahkan, proses integrasi data tersebut masih berjalan.
Setelah sistem terintegrasi, Pemkot baru akan mengarah pada pemanfaatan AI recommendation untuk membantu pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Diskominfo Bandung Luncurkan Ngulik dan Bandung Satu Data Perkuat Digital 2026
Data Jadi Dasar Kebijakan Sampah dan Anggaran
Farhan mencontohkan bagaimana data menjadi dasar pengambilan kebijakan, khususnya dalam persoalan pengelolaan sampah.
Berdasarkan data kewilayahan, baru 490 dari 1.597 RW yang mampu melakukan pemilahan sampah.
Kondisi itu kemudian Pemkot jadikan dasar untuk menerapkan program Gaslah dengan menempatkan petugas pemilah di tingkat RW.
Namun, Pemkot juga langsung mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan data.
Setelah 6 bulan pelaksanaan, evaluasi menunjukkan satu RW maksimal hanya mampu memilah sekitar 40 kilogram sampah per hari.
Jika dikalikan dengan seluruh RW, kapasitas pemilahan itu hanya berada di kisaran 60 ton per hari.
Angka tersebut masih jauh dari produksi sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.
Selain efektivitas, Farhan juga menyoroti aspek anggaran.
Ia menghitung penempatan satu petugas pemilah di 1.597 RW membutuhkan dana sekitar Rp28 miliar per tahun.
Karena itu, setiap kebijakan harus Pemkot hitung secara menyeluruh sebelum diterapkan lebih luas.
“Setiap kebijakan itu konsekuensinya mesti kita hitung ke depan dan kita siapkan di belakang. So, back-end and forecast become very important before we move on with technology,” katanya.
Uji Coba Lewat Prototipe Teh Eva
Untuk mendukung validasi dan pengambilan keputusan, Pemkot Bandung saat ini mengembangkan berbagai prototipe.
Salah satunya aplikasi Teh Eva atau Electronic Validation Application yang masih dalam tahap beta.
Farhan menjelaskan pendekatan prototyping dilakukan agar setiap inovasi dapat Pemkot uji terlebih dahulu dengan biaya relatif kecil.
Setelah terbukti berjalan dan memberi manfaat, barulah teknologi itu Pemkot kembangkan dan sosialisasikan secara luas.
“Bagaimanapun juga kami berangkat dari tata kelola data sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Farhan.
Sebagai informasi, kegiatan AI Indonesia Initiative Forum berlangsung pada 26-28 Agustus 2026.
Masyarakat dapat menyaksikan rangkaian acaranya melalui kanal YouTube SCCIC Living Lab. Red
Komentar