KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan dana besar untuk menopang operasional Bus Rapid Transit (BRT).
Total anggaran yang Pemkot alokasikan mencapai Rp49 miliar hingga Rp56 miliar melalui skema Public Service Obligation (PSO).
Namun demikian, Pemkot belum mencairkan dana tersebut.
Pemkot menahan pembayaran hingga 6 pemerintah daerah mencapai kesepakatan terkait mekanisme dan besaran kontribusi masing-masing.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan hal itu di Balai Kota Bandung pada Senin 24 Agustus 2026.
Ia menegaskan Pemkot sudah menganggarkan PSO, tetapi menunggu kejelasan tagihan dari pengelola BRT terlebih dahulu.
“Kalau kita sudah menganggarkan, tapi masih ditahan. Karena ingin tahu kesepakatan bersama dulu. Hitungannya seperti apa,” ujar Farhan.
Operasional BRT Jalan Sejak 1 Agustus dengan MJT dan Feeder
Farhan merinci, layanan BRT sudah beroperasi sejak 1 Agustus 2026.
Operasional itu Pemkot jalankan melalui skema Metro Jabar Trans (MJT) dan layanan feeder hingga 31 Agustus 2026.
“Sejak tanggal 1 Agustus kemarin, menurut BRT itu operasional BRT sudah berjalan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, dalam bentuk pengoperasian Metro Jabar Trans dan feeder,” katanya.
Selanjutnya, pengelola BRT memperkirakan tagihan PSO akan terbit pada 1 hingga 5 September 2026.
Sebelum tagihan itu keluar, Pemkot Bandung akan membahasnya bersama DPRD Kota Bandung dan pemerintah daerah terkait.
Tujuannya agar seluruh pihak menerima hasil rekonsiliasi biaya.
“Kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti, rekonsiliasi angkanya, masuk akal dan diterima oleh semuanya,” ujar Farhan.
BACA JUGA: Farhan Jamin Dialog Intens Temani Penataan Terminal Cicaheum, Angkot Jadi Feeder BRT
6 Daerah Bagi Beban PSO Rp200 Miliar per Tahun
Dalam skema pembiayaan PSO, terdapat 6 pemerintah daerah yang akan berkontribusi.
Keenam daerah itu meliputi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.
Farhan menjelaskan, PSO merupakan bentuk kontribusi pemerintah untuk menutup biaya operasional transportasi publik.
Dana itu Pemkot gunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari gaji pengemudi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, hingga pengadaan armada.
“PSO itu operasional, subsidi macam-macam. Jadi kita masing-masing memberikan kontribusi untuk subsidi operasional. Gaji para sopir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan, dan lain-lain,” tutur Farhan.
Kebutuhan dana PSO BRT di wilayah Bandung Raya mencapai Rp200 miliar setiap tahun.
Dari jumlah itu, Kota Bandung memikul porsi terbesar, yakni hampir 25 persen.
“Kalau terbesar sih pasti di kita. Dari Rp200 miliar setahun itu kita kebagian sekitar hampir 25 persen sekarang,” ungkap Farhan.
BACA JUGA: Groundbreaking BRT Bandung Raya Dimulai, Farhan: Angkot Bertransformasi Jadi Feeder Listrik
Pembangunan BRT Masih Tinggalkan PR, Mulai dari Parkir hingga PKL
Selain persoalan pembiayaan, Farhan juga menyoroti dampak pembangunan dan operasional BRT di lapangan.
Menurutnya, sejumlah masalah belum tuntas, sehingga perlu menjadi bagian dari pembahasan bersama.
“Karena pembangunan ini saja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai,” katanya.
Ia menilai pemerintah harus menyelesaikan persoalan tersebut agar ekspektasi masyarakat terhadap layanan BRT tetap realistis.
Dengan demikian, kehadiran BRT tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi warga.
“Belum. Baru di kantongan. Lumayan lah, Rp49 sampai Rp56 miliar,” kata Farhan terkait status anggaran yang sudah disiapkan Pemkot Bandung.
Ke depan, Pemkot akan terus berkoordinasi dengan 5 daerah lainnya agar skema PSO berjalan adil dan berkelanjutan. Red
Komentar