KABARHARMONI | BANDUNG, – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru usulan Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna, Kamis, 15 Oktober 2026.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan diikuti Anggota DPRD Kota Bandung.
Selain itu, rapat ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, para kepala OPD, serta pimpinan kewilayahan.
Raperda usulan Wali Kota ini bersumber dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.
Rumah Susun: Solusi Hunian di Tengah Keterbatasan Lahan
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra memandang banyak kota atau daerah yang memiliki keterbatasan daya tampung paling mempertimbangkan rumah susun sebagai opsi, di tengah populasi warganya yang terus bertambah seperti Kota Bandung.
Fraksi Gerindra mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan rumah susun yang layak huni dan terjangkau dengan lingkungan yang sehat, aman, harmonis, berkelanjutan, dan terpadu untuk membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
Namun demikian, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan beberapa hal terkait penyelenggaraan rumah susun dimaksud, yaitu:
a. Rumah Susun Komersial:
Pihak pengembang berkewajiban menyediakan rumah susun umum minimal 20 persen dari total luas lantai atau total unit yang dibangun.
b. Kepemilikan untuk Warga Negara Asing (WNA):
WNA pemilik izin tinggal sesuai ketentuan hukum dapat memiliki hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) yang dibangun di atas tanah dengan status hak pakai.
c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB):
Tingkat keterbangunan fisik rumah susun paling sedikit atau minimal sudah terbangun 20 persen.
Barang Milik Daerah: Optimalisasi Aset untuk Kesejahteraan Warga
Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra menilai Pemerintah Kota Bandung perlu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah, memperkuat pengamanannya. Serta menertibkan penatausahaannya dengan pengelolaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan tersebut menjadikan barang milik daerah sebagai sumber daya penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, barang milik daerah mampu berdampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung khususnya.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra menitipkan dalam Raperda Barang Milik Daerah hal-hal terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan, yaitu pengamanan administratif. Untuk memastikan kelengkapan bukti kepemilikan sah atas nama Pemerintah Kota Bandung; pengamanan fisik dan hukum. Serta pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi teknis barang agar tetap layak fungsi.
Pemerintah Kota Bandung juga perlu memperhatikan inventarisasi dan sensus barang milik daerah.
Pemerintah Kota Bandung melakukan inventarisasi tahunan secara rutin setiap tahun untuk memutakhirkan buku inventaris, dan tim kerja tingkat kota melaksanakan sensus barang milik daerah lima tahunan melalui kegiatan khusus secara menyeluruh untuk mencocokkan kondisi fisik faktual di lapangan dengan dokumen pencatatan dan pemasangan stiker kode barangnya.
Pengarusutamaan Gender: Inti pada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Selain itu, Fraksi Gerindra memandang Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Kota Bandung.
Raperda ini tentunya tidak berdiri sendiri tanpa beririsan atau sangat bersinggungan dengan urusan atau bidang lainnya.
Implementasi aktualnya berada pada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai pokok atau inti dari pengarusutamaan gender, di mana dokumen utamanya berbentuk Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Alat analisis tersebut mengkaji kesenjangan gender dalam program kegiatan pemerintah untuk menemukan akar permasalahan dan merumuskan tindakan perbaikannya. Di antaranya melalui identifikasi isu gender, pemilihan kebijakan atau kegiatan, pemilahan data, dan mengidentifikasi hambatan atau penyebab kesenjangan berdasarkan empat unsur utama gender. Yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari hasil program yang menemukan alasan mendasar dari hambatan. Setelah itu, pemerintah merumuskan kembali kebijakan, mengambil tindakan afirmasi, dan menyertakan indikator kinerja.
Penyertaan Modal Tirtawening: Modal Tanah Rp37,6 Miliar Harus Berdampak ke Layanan Air
Terakhir, Fraksi Gerindra menyoroti Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung. Berupa tanah seluas 5.244 m2 dengan nilai wajar sebesar Rp37.666.100.000.
Penyertaan ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Terkait air sebagai sumber daya alam dengan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup serta amanat konstitusi.
Dengan penyertaan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menyetorkan total modal kepada Perumda Tirtawening sebesar Rp881.123.600.115. Sebagai bagian dari modal dasar untuk meningkatkan pelayanan publik.
Penjelasan umum raperda menulis bahwa Pemerintah Kota Bandung perlu menunjang penguatan landasan penyertaan modal dengan kajian ekonomi/investasi dan kajian pembuatan hukum.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung secara ideal harus menyertakan dan melampirkan target cakupan layanan, analisis investasi independen, dan rencana bisnis dalam pengajuan penambahan modal tersebut untuk merealisasikannya.
Asas demokrasi ekonomi dalam bentuk good corporate governance tentu melandasi hal tersebut dengan prinsip transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, dan wajar.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung berharap pandangan umum ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pencapaian dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bandung. Red







Komentar