KABARHARMONI | BANDUNG, – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat penanganan banjir secara menyeluruh dan tidak lagi bersifat reaktif setiap kali musim hujan tiba.
Dorongan tersebut ia sampaikan dalam talk show OPSI bertema “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?”, di Studio PRFM Bandung, Senin, 5 Oktober 2026.
Banjir Terkait Alih Fungsi Lahan di Bandung Utara
Menurut Agus, persoalan banjir di Kota Bandung tidak dapat tim selesaikan hanya dengan memperbaiki drainase atau melakukan pengerukan sedimentasi.
Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan tata ruang dan kondisi kawasan Bandung Utara yang menjadi salah satu wilayah resapan air.
“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” katanya.
Ia menilai persoalan di Bandung Utara tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung.
Kawasan tersebut juga berkaitan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Sumedang.
Menurut Agus, pembangunan dan perubahan fungsi lahan di kawasan utara berpotensi meningkatkan limpasan air menuju Kota Bandung ketika hujan deras terjadi.
Kondisi tersebut dapat semakin memperbesar tekanan terhadap sungai, tanggul, dan sistem drainase di wilayah perkotaan.
BACA JUGA: Meningkatkan Koordinasi Lintas SKPD Melalui Forum Perangkat Daerah di Kota Bandung
Kota Bandung Belum Miliki Rencana Induk Drainase
Agus juga mengungkapkan bahwa Kota Bandung hingga saat ini belum memiliki rencana induk drainase yang menjadi acuan komprehensif dalam menangani persoalan banjir.
“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” katanya.
Ia menilai tim harus menyusun rencana induk tersebut dengan pendekatan lintas wilayah.
Sebab, pembenahan drainase di Kota Bandung tidak akan berjalan optimal apabila tidak tim barengi dengan penanganan aliran air di wilayah hulu maupun daerah sekitar.
Agus mencontohkan persoalan banjir di sejumlah kawasan Kota Bandung yang terpengaruh kondisi infrastruktur di wilayah sekitarnya.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak bisa satu daerah selesaikan sendiri.
“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” ujarnya.
Oleh karena itu, Agus mendorong adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta daerah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan sistem aliran air.
Gagasan Kanal Selatan dan Kritik Penanganan Insidental
Selain persoalan tata ruang, ia mengakui bahwa infrastruktur pengendali banjir di Kota Bandung masih perlu tim benahi secara terus-menerus.
Sejumlah sungai, drainase, hingga sodetan membutuhkan penanganan dan perencanaan yang berkelanjutan.
Ia juga menyinggung gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah tim rencanakan sekitar 2013.
Menurut Agus, jalur kanal tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif dalam mengendalikan aliran air sekaligus dapat tim kembangkan sebagai ruang publik atau objek wisata.
Selain itu, Agus juga mengkritik pola penanganan banjir yang cenderung meningkat ketika musim hujan datang.
Sementara saat musim kemarau, perhatian terhadap persoalan banjir cenderung menurun.
Pengerukan sedimentasi, pembersihan drainase, dan perbaikan saluran memang penting tim lakukan.
Namun, langkah tersebut hanya akan menjadi solusi sementara apabila akar persoalan tidak tim tangani.
“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan.
Pemerintah dan masyarakat harus membangun kolaborasi untuk mengantisipasi potensi banjir dan berbagai dampak musim hujan lainnya. Red
Komentar