KABARHARMONI | BANDUNG, – Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama menyoroti fenomena ketergantungan bantuan sosial atau bansos.
Menurutnya, bansos saat ini belum efektif memutus mata rantai kemiskinan.
Hal ini terkuak dalam podcast YouTube “Ahmad Aja” yang menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dr. Yorisa Sativa.
Podcast tersebut berlangsung di Kantor Sinergi Indonesia Kota Bandung, Selasa 26 Mei 2026.
Dinas Sosial Temukan Warga Terima Bansos 8 Tahun
Yorisa menyampaikan bahwa masih ada masalah pemerataan bantuan sosial kepada warga Kota Bandung.
Dinas Sosial menemukan Kelompok Penerima Manfaat yang terus-menerus menerima bantuan sosial.
“Ada warga Kota Bandung yang sudah delapan tahun menerima bansos, baik itu PKH, Sembako, maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT),” tutur Yorisa.
Menanggapi temuan tersebut, Ahmad Rahmat Purnama mendorong Dinas Sosial Kota Bandung mengevaluasi program pengentasan kemiskinan secara berkala.
Ia menekankan agar program tersebut tidak menciptakan masyarakat yang ketergantungan pada bansos.
“Ya, kita dorong Dinsos untuk melakukan evaluasi secara berkala, agar program pengentasan kemiskinan tidak menciptakan masyarakat yang ketergantungan pada bansos, namun menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat,” tutur Ahmad.
BACA JUGA: Warga Rusun Sarijadi Desak Perpanjang HGB, Komisi I DPRD Kota Bandung Turun Tangan
Ahmad: Konsep Bansos Harus Ciptakan Kemandirian
Selanjutnya Ahmad menambahkan bahwa konsep bantuan seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat.
Program bantuan harus merancang masyarakat kurang mampu agar mandiri secara berkelanjutan.
“Pada dasarnya konsep bantuan dirancang untuk memandirikan masyarakat kurang mampu sehingga mereka bisa berdaya dan mampu secara berkelanjutan, bukan menjadikan masyarakat ketergantungan dengan bansos,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan slogan terbaru Kementerian Sosial RI yakni “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”.
Yorisa menganalogikan prinsip tersebut seperti memberikan umpan atau kail, bukan ikannya.
“Kementerian Sosial mengeluarkan tagline baru yakni “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”.
Menurut saya mengubah paradigma Bansos yang bukan hanya sekadar ‘ikan’ (bantuan langsung), namun lebih pemberian umpan dan kail (keterampilan berkelanjutan) dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan stimulus ekonomi, sehingga harapannya warga miskin dapat mandiri secara finansial,” kata Yorisa.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kota Bandung Tekankan Pentingnya Sinergitas dan Inovasi dalam Pembangunan
APBD-APBN Hanya Cakup 50% Warga Miskin Bandung
Berdasarkan data Dinas Sosial, anggaran APBD dan APBN saat ini baru mampu mencakup kurang dari setengah total warga miskin di Kota Bandung.
Sekitar 60 persen warga rentan masih membutuhkan bantuan.
Yorisa menambahkan, Kota Bandung memiliki potensi kemitraan besar dalam program pengentasan kemiskinan.
Dinas Sosial menjembatani bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS kepada penerima bantuan yang layak dan sesuai program mereka.
“Meski kapasitas fiskal pemerintah terbatas, kita (Kota Bandung) memiliki potensi kemitraan yang sangat besar. Saat ini saja tercatat ada sekira 90 Lembaga Kesejahteraan Sosial atau kelompok donor/muzaki di Kota Bandung. Kami hadir sebagai regulator untuk menjembatani LKS-LKS tersebut sesuai dengan fokus organisasi bantuan mereka, potensi ini apabila kita kelola dengan baik dampaknya bisa membantu kita untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Yorisa.
BACA JUGA: Penurunan Penerima Bansos di Kota Bandung: Kemiskinan Turun, Data Lebih Akurat
Dinas Sosial Siagakan Operator SIKS-NG di 151 Kelurahan
Ahmad mempertanyakan banyaknya laporan masyarakat miskin yang sebelumnya masuk kategori miskin Desil 1-5.
Namun, data terbaru sistem justru memindahkan mereka ke desil kecukupan Desil 6–10.
“Begini, Pak Kadis, banyak masyarakat yang menyampaikan ke saya, adanya perubahan data mereka yang sebelumnya masuk ke dalam kategori miskin, namun pada update dari data terbaru mereka terlempar ke desil masyarakat yang berkecukupan, ini ada solusi enggak, Pak Kadis?” tutur Ahmad.
Menurut Yorisa, pergeseran data tersebut biasanya terjadi otomatis akibat pembaruan sistem oleh Pusat Data dan Informasi bersama BPS.
Kondisi lapangan sering berubah mendadak setelah survei, seperti warga terkena PHK, bencana, atau kehilangan tulang punggung keluarga.
Pemerintah Kota Bandung meminta warga tidak panik menghadapi kendala administrasi ini.
Dinas Sosial telah menyiagakan petugas Kasi Kesejahteraan Sosial serta operator aplikasi SIKS-NG di 151 kelurahan dan 30 kecamatan di Kota Bandung untuk menyesuaikan data dengan kondisi riil lapangan.
“Warga yang merasa datanya tidak sesuai tinggal datang ke kelurahan dengan membawa NIK. Nanti Petugas akan mengecek posisi desilnya di sistem. Jika ada sanggahan, kami akan mengusulkan proses reaktivasi untuk dilakukan ground check atau survei ulang di lapangan, sehingga desilnya bisa disesuaikan kembali dengan indikator kemiskinan yang riil,” tutur Yorisa. Red
Komentar