KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat ketahanan pangan.
Kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan sektor pariwisata terus meningkat, sehingga Pemkot Bandung mengambil langkah antisipasi lebih dini.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat masih aman.
Kota Bandung memang belum memiliki lumbung pangan sendiri.
Namun sistem distribusi yang berjalan selama ini menjaga stabilitas pasokan.
Farhan menjelaskan, Kota Bandung tidak memiliki kawasan pertanian luas.
Karena itu, hampir seluruh kebutuhan pangan Kota Bandung bergantung pada pasokan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kondisi itu, jaringan distribusi menjadi faktor paling penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.
“Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 18 Juni 2026.
Gedebage-Caringin Jadi Pintu Utama Pangan Nasional
Dua pasar induk tersebut menjadi pintu utama masuknya komoditas pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia.
Setiap hari, distributor mendistribusikan beras, sayuran, buah-buahan, daging, hingga bahan pangan lain untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2,5 juta penduduk Kota Bandung.
Selain itu, jutaan wisatawan yang datang setiap tahun juga menambah beban kebutuhan pangan.
Selain dua pasar induk, sejumlah pasar besar memperkuat distribusi pangan sesuai spesialisasi komoditas.
Pasar Ciroyom menjadi pusat distribusi daging segar dan ikan.
Sementara itu, Pasar Andir, Kosambi, Sederhana, hingga Pasar Baru berfungsi sebagai pasar sekunder yang memasok sayuran dan komoditas lain.
Farhan menegaskan Bulog memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan Kota Bandung.
Bulog memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu.
Sisanya, mekanisme pasar memenuhi kebutuhan melalui jalur distribusi yang selama ini berjalan cukup baik.
Menurut Farhan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan selama distribusi berjalan lancar.
BACA JUGA: Kunjungan DPRD dan Wali Kota Bandung ke Pasar Induk Caringin
Pemkot Bandung Kaji Skema Sewa Lahan Pangan
Meski pasokan aman, Pemkot Bandung mulai memikirkan langkah jangka panjang.
Pemkot Bandung mengkaji opsi kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui penyewaan lahan produksi.
DKI Jakarta sudah menerapkan skema tersebut.
Farhan menjelaskan, Jakarta mengontrak jangka panjang dengan daerah penghasil komoditas.
Jakarta memasok beras dari Kabupaten Subang.
Sementara itu, Jakarta memenuhi kebutuhan daging sapi melalui kerja sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Namun Farhan menegaskan konsep itu belum tentu langsung Pemkot Bandung terapkan tanpa kajian matang.
“Pertanyaannya sekarang, Bandung membutuhkan komoditas apa yang benar-benar harus diamankan? Jangan sampai kita sudah mengontrak lahan dengan biaya besar, ternyata kebutuhan itu masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar,” ujarnya.
Karena itu, Pemkot Bandung memilih melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan.
Analisis mencakup jenis komoditas, volume kebutuhan masyarakat, efektivitas distribusi, hingga efisiensi anggaran jika kerja sama benar-benar terrealisasi.
Lonjakan Wisata Picu Inflasi Bandung, Bukan Stok Pangan
Selain memperkuat pasokan, Pemkot Bandung terus mengendalikan inflasi.
Pemkot Bandung berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Farhan menilai pengendalian inflasi di Kota Bandung tidak hanya menyangkut harga barang.
Lebih dari itu, Pemkot Bandung memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar.
“Kalau Bandung, kuncinya itu suplai dan distribusi. Selama distribusi lancar, kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi,” katanya.
Farhan mengakui laju inflasi Kota Bandung sempat menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat.
Namun penurunan produksi pangan tidak menyebabkan kondisi itu.
Lonjakan permintaan justru menjadi penyebab utama.
Sejak akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung meningkat tajam.
Kondisi itu langsung mendongkrak kebutuhan pangan, terutama untuk sektor kuliner, hotel, restoran, dan industri pariwisata.
“Ketika wisatawan meningkat, otomatis kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Harga di pasar tidak bisa dibedakan antara yang dibeli masyarakat dengan yang dibeli restoran. Akibatnya harga ikut naik,” jelasnya.
Farhan menilai tantangan terbesar Kota Bandung ke depan bukan lagi sekadar menjaga stok pangan.
Pemkot Bandung harus meningkatkan suplai agar mampu mengimbangi pertumbuhan sektor pariwisata yang terus berkembang.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung Gagas Konsep Pertanian Modern Berbasis Pariwisata
Perubahan Iklim Ancam Sayur, Beras Tetap Aman
Selain faktor permintaan, perubahan iklim mulai mengancam pasokan sejumlah komoditas, terutama sayuran.
Musim kemarau berkepanjangan berpotensi mengurangi produksi sayuran dari daerah pemasok.
Kondisi itu berpotensi memengaruhi harga di pasar.
Berbeda dengan sayuran, Farhan memastikan stok beras relatif aman.
Bulog memiliki cadangan cukup melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Farhan menjelaskan tiga kategori beras beredar di pasaran, yakni beras SPHP, beras premium, dan beras khusus.
Selama ini, permasalahan lebih banyak terjadi pada beras premium karena permintaannya paling tinggi.
“Ketersediaan beras sebenarnya ada. Yang sering menjadi masalah adalah beras premium karena permintaannya tinggi. Ini yang kadang dimanfaatkan spekulan dengan cara menimbun barang untuk dijual kembali saat harga naik,” katanya.
Karena itu, pengawasan terhadap praktik penimbunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Farhan berharap sinergi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat terus menguat.
Sinergi itu menjaga ketahanan pangan Kota Bandung meski menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya aktivitas pariwisata.
Menurut Farhan, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya Pemkot ukur dari ketersediaan stok kebutuhan pokok.
Pemkot Bandung juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya barang, tetapi bagaimana distribusi berjalan baik sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” pungkasnya. Red
Komentar