KABARHARMONI | BANDUNG, – Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Perhubungan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, 15 Juli 2026 itu membahas program prioritas, target kinerja, dan isu strategis Tahun Anggaran 2027.
Komisi III menyoroti dampak pemotongan anggaran yang berpotensi menghambat berbagai layanan publik di Kota Bandung.
Soroti Anggaran Damkar Rp0, Khawatir Lumpuhkan Operasional
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Hermawan, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang harus segera mendapat perhatian.
Salah satu yang paling mendesak adalah kondisi anggaran operasional Unit Pelaksana Teknis Damkar Matan.
Anggaran untuk lima wilayah manajemen kebakaran tercatat menjadi Rp0.
“Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III akan membentuk tim perumus.
Tim ini bertugas mendorong dan mengawal usulan anggaran dari seluruh mitra kerja, terutama untuk memulihkan anggaran operasional Damkar Matan.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Siapkan Uang Kerohiman untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kampung Sukahaji
Dana Dinas Perhubungan Dipangkas, Macet dan Proyek BRT Terancam
Selain itu, Komisi III menilai pemangkasan anggaran Dinas Perhubungan hingga sepertiga dapat menghambat upaya menurunkan tingkat kemacetan.
Pemangkasan itu juga berpotensi memperlambat peningkatan penggunaan angkutan umum di Kota Bandung.
Agus juga menyoroti pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit.
Menurutnya, proyek tersebut memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak.
“Pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga dinilai memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak proyek,” katanya.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Tawarkan Proyek bernilai Rp426,8 Miliar untuk 21.067 Titik Lampu Jalan
Diskominfo Butuh Tambahan Rp6,6 Miliar untuk Keamanan Siber
Di sektor teknologi informasi, Komisi III menekankan pentingnya penguatan anggaran Diskominfo.
Pemkot perlu menambah dana untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan digital dari ancaman siber.
“Tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar dibutuhkan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa Data Center guna mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap data Pemerintah Kota Bandung,” katanya.
BACA JUGA: Diskominfo Bandung Luncurkan Ngulik dan Bandung Satu Data Perkuat Digital 2026
Komisi III Dorong DLH Percepat Program Zero Waste Hadapi TPA
Sementara itu, Komisi III mendorong Dinas Lingkungan Hidup bergerak lebih progresif.
DLH harus menjalankan strategi pengurangan sampah melalui program zero waste dan sekaligus meningkatkan kualitas air dan udara.
Langkah itu menjadi penting mengingat adanya risiko kolapsnya Tempat Pembuangan Akhir pada tahun 2027.
Risiko itu akan muncul apabila upaya pengurangan sampah tidak berjalan optimal.
“Pemotongan anggaran pada mitra kerja berpotensi menghambat pencapaian target kinerja strategis tahun 2027. Oleh karena itu, Komisi III berkomitmen mengawal kebutuhan anggaran yang dinilai bersifat prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal,” ujarnya.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung Tinjau Proyek Pembangunan Ulang TPST untuk Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
Tindak Lanjut: Tim Perumus dan Jawaban Tertulis OPD
Sebagai tindak lanjut rapat, Komisi III meminta masing-masing perangkat daerah menyampaikan jawaban tertulis.
Pemkot harus menyerahkan jawaban atas pertanyaan dan masukan anggota Komisi III dalam waktu dua hari sebagai bahan pembahasan lanjutan.
Dengan langkah pengawasan tersebut, Komisi III berupaya memastikan program prioritas 2027 tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran. Red
Komentar