KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani berbagai persoalan, khususnya di wilayah perbatasan.
Kolaborasi lintas pemerintahan tersebut menjadi penting agar penataan wilayah dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kota Bandung Tidak Bisa Selesaikan Sendiri Persoalan Perbatasan
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, Kota Bandung tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan perkotaan seorang diri.
Terlebih, sejumlah persoalan berada di kawasan perbatasan yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
“Kota Bandung tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Butuh pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi penyelesaian, terutama di daerah perbatasan,” ujar Farhan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Menurutnya, wilayah Cibiru menjadi salah satu kawasan yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki karakteristik sebagai wilayah perbatasan.
Dalam beberapa hari terakhir, Farhan bahkan intens melakukan pemantauan dan komunikasi terkait kondisi di kawasan tersebut.
Kedepankan Pendekatan Humanis dan Pemberdayaan
Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menjadi ruang untuk membahas berbagai strategi penyelesaian persoalan melalui pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif.
Farhan menuturkan, penataan dan penertiban harus mengedepankan pendekatan humanis dan menghindari pendekatan represif.
Untuk itu, pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha, menjadi bagian penting dalam proses penataan.
“Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai dengan semangat yang telah dicontohkan Pak Gubernur. Sementara itu, untuk menghindari kata-kata represif, harus ada pemberdayaan,” katanya.
Ia menyebut, sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUKM) perlu segera tim libatkan, baik dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kota, maupun sektor swasta.
Pemberdayaan tersebut ia harapkan dapat menjadi bagian dari solusi sehingga penataan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
BACA JUGA: Tegas tapi Humanis: Pemkot Bandung Bongkar 63 Bangunan Liar di Dipatiukur Kembalikan Fungsi Trotoar
Tidak Ada Dikotomi Pemkot dan Pemprov
Farhan mengatakan, hubungan antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar berjalan dalam semangat yang sama.
Tidak terdapat dikotomi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi dalam menangani persoalan masyarakat.
“Tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan wali kota. Semuanya sejalan dan sinkron,” ujarnya.
Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan komunikasi dan koordinasi tersebut dapat masyarakat pahami secara luas.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi perlu tim lakukan secara rutin, termasuk pada tataran operasional.
“Sinkronisasi ini berjalan secara rutin dan berjalan untuk berbagai macam isu,” katanya. Red
Komentar