KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., bersama Pimpinan DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun, di Ballroom Hotel Grandia, Senin, 2 November 2026.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Selain itu, pimpinan dan seluruh anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung serta tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun turut menghadiri kegiatan ini.
Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., memimpin FGD tersebut, dan Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani, S.Pd.I., mendampingi jalannya diskusi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pendalaman materi dan penyempurnaan substansi regulasi agar kebijakan penyelenggaraan rumah susun di Kota Bandung semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Warga Rusun Sarijadi Desak Perpanjang HGB, Komisi I DPRD Kota Bandung Turun Tangan
Rusun Bukan Sekadar Solusi Lahan, Tapi Rumah yang Membanggakan
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., yang akrab disapa Kang Asmul, menegaskan bahwa revisi Perda Rumah Susun harus mampu menghadirkan konsep hunian yang inklusif, layak, sehat, aman, dan nyaman.
Menurut Kang Asmul, seluruh pihak tidak boleh sekadar memandang rumah susun sebagai solusi keterbatasan lahan.
Sebaliknya, rumah susun harus menjadi lingkungan tempat tinggal yang memberikan kebanggaan dan kualitas hidup bagi masyarakat.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
BACA JUGA: Kolaborasi Lintas Pemerintahan: Kota Bandung Siap Hadirkan 1.000 Unit Rumah Subsidi bagi MBR
Rusun Jawab Tantangan Penduduk Padat dan Harga Hunian Mahal
Selanjutnya, Kang Asmul menilai keberadaan rumah susun memegang peran strategis dalam menjawab tantangan penyediaan hunian di Kota Bandung.
Kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang besar, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas dan harga hunian relatif tinggi.
Oleh karena itu, rumah susun dapat menjadi salah satu alternatif tempat tinggal yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun demikian, penyediaan rumah susun harus berjalan seiring dengan tata kelola dan manajemen pengelolaan yang profesional.
Selain itu, pemerintah harus mendukung rumah susun dengan kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar. Namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan. Masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
BACA JUGA: Fraksi Gerindra Soroti 4 Raperda: Rusun hingga Modal Tirtawening
DPRD Targetkan Regulasi Lebih Komprehensif dan Manusiawi
Melalui pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014 ini, DPRD Kota Bandung berharap dapat membangun landasan regulasi yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan rumah susun.
Dengan demikian, keberadaan rumah susun ke depan tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal. Tetapi juga mampu menciptakan lingkungan hunian yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Red







Komentar