KABARHARMONI | BANYUASIN, – PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
EVP Enterprise Business Pos Indonesia, Dino Aryadi, menyampaikan hal ini dalam rangkaian kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Peran Strategis Pos Indonesia
Dino menyebutkan Pos Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pangan dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Melalui jaringan logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Dengan kekuatan jaringan, SDM, serta infrastruktur logistik yang menjangkau hingga pelosok Tanah Air, Pos Indonesia siap menjadi bagian penting dalam memperlancar arus komoditas pangan dan mendukung stabilitas harga,” ujarnya.
Dino menyebutkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengendalian inflasi pangan. Mulai dari dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik pasokan pangan yang musiman.
Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, BUMN logistik, dan pelaku usaha perlu berkolaborasi erat. Untuk memastikan harga pangan terkendali secara berkelanjutan.
BACA JUGA: Pos Indonesia Perkuat Posisi sebagai Tulang Punggung Layanan Pos dan Logistik Nasional
Keterlibatan Pos Indonesia dalam GPIPS
Keterlibatan Pos Indonesia dalam GPIPS merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan sebagai BUMN logistik nasional dalam mendukung agenda strategis pemerintah.
“Kami berkomitmen memastikan distribusi komoditas pangan berjalan efisien, cepat, dan tepat sasaran. Optimalisasi layanan, dukungan armada, hingga digitalisasi logistik menjadi fokus kami untuk membantu menjaga rantai pasok tetap kuat,” tambahnya Dino.
Strategi GPIPS
GPIPS sendiri menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
Ricky Perdana Gozali, Deputi Gubernur Bank Indonesia, menegaskan bahwa GPIPS memperkuat ketahanan pangan nasional melalui tiga strategi utama. Yakni Peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan penguatan sinergi pusat-daerah.
Ricky mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada tahun 2025 tercatat 2,92% (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1%.
Pada Januari 2026, inflasi melonjak menjadi 3,55% yoy, terutama karena kelompok pangan bergejolak yang naik signifikan.
“Upaya pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat agar tetap berada pada kisaran 3–5%,” ucapnya.
BACA JUGA: PT Pos Indonesia dan Mahkamah Agung Perkuat Kerjasama Layanan Kirim Dokumen Hukum
Inovasi Digital
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyoroti pentingnya inovasi digital dalam memperkuat ekosistem pangan.
Ia mencontohkan penggunaan platform SiBenih dan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang berhasil mengoptimalkan produksi dan distribusi pangan daerah.
Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera menghasilkan tiga kesepakatan strategis dalam kegiatan GPIPS. Yaitu stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi cuaca ekstrem, dan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
BACA JUGA: Kerja Sama PT Pos Properti Indonesia dan APJATEL untuk Perluas Jaringan Digital di Indonesia
Kegiatan GPIPS dengan Aksi Nyata
Turut hadir dalam kegiatan tersebut berbagai kementerian, pemerintah daerah, Bulog, Pos Indonesia, serta perbankan.
GPIPS juga menyelenggarakan beberapa kegiatan, seperti temuwicara dengan petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching antara perbankan dan pelaku usaha. Serta pemberangkatan truk komoditas KAD. Red
Komentar