KABARHARMONI | BANDUNG, – Komisi II DPRD Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah.
Langkah tersebut mencakup pemanfaatan digitalisasi serta peningkatan pengawasan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., menekankan pentingnya transparansi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
Menurutnya, pemerintah perlu menyosialisasikan informasi tersebut secara luas, termasuk melalui media sosial, agar masyarakat memahami kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
“Ini perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami bahwa kontribusi yang diberikan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Selain itu, pengelolaan juga harus terus dievaluasi agar hasilnya lebih maksimal dan optimal,” ujarnya, dalam Rapat Komisi II terkait Penggunaan Tapping Box untuk Meningkatkan PAD Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 16 April 2026.
BACA JUGA: Diskominfo Bandung Luncurkan Ngulik dan Bandung Satu Data Perkuat Digital 2026
Hadir Lengkap, Komisi II Bahas Tapping Box dan PAD
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi II Siti Marfuah, S.S., S.Pd., M.Pd., Sekretaris Komisi II Asep Sudrajat S.A.P., dan Anggota Komisi II Asep Robin, S.H., M.H., Sherly Theresia, A.Md. Keb., S.ST., M.A.R.S., M.M., Sendi Lukmanulhakim, S.H., Mukhamad Adi Widyanto, Indri Rindani, dan M. Bagja Jaya Wibawa, S.H.
Lebih lanjut, Siti Marfuah mendorong pemerintah agar terus mengembangkan digitalisasi sebagai instrumen utama.
Ia menilai sistem yang lebih modern dan terintegrasi dapat meminimalisir potensi kebocoran pendapatan.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kota Bandung Gelar Rapat Kerja Evaluasi Triwulan dan Rencana Kerja Tahun 2026
Asep Sudrajat Minta Kejelasan Dampak Evaluasi Tiap 2-3 Bulan
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, menyoroti pentingnya kejelasan waktu dalam pelaksanaan evaluasi program.
Ia juga mempertanyakan efektivitas kebijakan yang pemerintah jalankan saat ini.
Asep ingin mengetahui sejauh mana upaya pemerintah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menekan potensi kebocoran.
“Kami ingin ada kejelasan, misalnya dalam jangka waktu dua hingga tiga bulan, evaluasi seperti apa yang dilakukan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan PAD,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti potensi sumber pendapatan lain yang belum tergarap optimal.
Asep mencontohkan sektor jasa seperti layanan servis kendaraan yang memiliki potensi pajak cukup besar.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan sektor tersebut dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kota Bandung Bahas Integrasi Data UMKM dan Aplikasi Belanja Online Lokal
Sherly Theresia: Data Harus Tunjukkan Dampak, Bukan Sekadar Jumlah
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia menilai penyajian data saat ini masih belum cukup tajam.
Ia menegaskan DPRD membutuhkan data yang lebih komprehensif.
Data tersebut tidak hanya menampilkan jumlah titik pemasangan alat atau objek pajak, tetapi juga menggambarkan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan.
“Kita tidak hanya butuh data jumlah, tapi juga dampak signifikan dari kebijakan tersebut. Misalnya, berapa persen kenaikan setelah pemasangan, dan kenapa di beberapa sektor justru terjadi penurunan,” ujar Sherly.
Selanjutnya, ia menyoroti penurunan pendapatan di beberapa sektor meskipun jumlah pemasangan atau cakupan objek pajak meningkat.
Sherly menilai kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.
Lebih jauh, Sherly menekankan pentingnya mengejar potensi yang belum tergarap.
Ia mencontohkan, dari total hotel yang ada, sekitar 30 persen masih belum terpasang sistem pengawasan.
“Kalau dari sebelumnya 50 persen menjadi 70 persen, itu memang ada peningkatan. Tapi kita juga harus melihat dampaknya terhadap penerimaan. Kalau masih ada penurunan, berarti ada masalah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya. Red
Komentar