KABARHARMONI | BANDUNG, – Pemerintah menegaskan kehadiran negara dalam menjaga aset daerah sekaligus menyelamatkan satwa melalui pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) Kebun Binatang Bandung.
Menteri Kehutanan mencabut izin Lembaga Konservasi YMT dan mengosongkan aktivitas YMT.
Pencabutan Izin Lembaga Konservasi
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudiyatmoko, menegaskan bahwa pencabutan izin tersebut merupakan langkah penyelamatan satwa.
“Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban dari persoalan administratif. Pencabutan izin ini kami lakukan untuk memastikan satwa di Kebun Binatang Bandung terlindungi dan tidak terlantar,” tegas Prof. Satyawan pada Kamis, 5 Februari 2026.
Kementerian Kehutanan Bertanggung Jawab
Kementerian Kehutanan akan mengurus dan menyelamatkan seluruh satwa di Kebun Binatang Bandung selama tiga bulan ke depan, hingga ada pengelola baru yang lebih profesional.
“Kebun Binatang Bandung adalah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Satwa yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
BACA JUGA: Dikaji dan Dibahas: Tiga Opsi Masa Depan Kebun Binatang Bandung
Wali Kota Bandung Dukung Upaya Penyelamatan
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan bahwa pemerintah kota mengamankan Kebun Binatang Bandung untuk menata aset milik daerah dan memastikan keselamatan satwa.
“Kebun Binatang Bandung adalah tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau publik dengan fungsi perlindungan. Negara wajib hadir untuk menjaga aset ini dan memastikan satwa yang ada di dalamnya terlindungi,” tegas Farhan.
Penanganan Bersama
Farhan menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung. Bersama-sama menangani Kebun Binatang Bandung agar masa transisi berjalan aman dan terkendali.
Ia menegaskan bahwa kewenangan atas satwa, khususnya satwa dilindungi, sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kehutanan.
Pemkot Bandung berada pada posisi mendukung penuh upaya penyelamatan dan perawatan satwa sesuai standar kesejahteraan.
“Satwa tidak boleh menjadi korban konflik administratif atau kelembagaan. Yang kami lakukan hari ini adalah memastikan mereka aman, dirawat, dan tidak terlantar,” ujarnya.
Perhatian pada Aspek Sosial
Tak hanya soal aset dan satwa, Pemerintah Kota Bandung juga memberi perhatian pada aspek sosial.
Farhan jamin eks pekerja YMT dapat pekerjaan di Pemkot Bandung sesuai aturan.
Selama masa transisi, kebutuhan dasar operasional seperti listrik, kebersihan, dan perawatan kawasan tetap menjadi perhatian pemerintah.
Kebun Binatang Bandung sebagai Ruang Terbuka Hijau
Ke depan, Pemkot Bandung akan pertahankan Kebun Binatang sebagai RTH publik dengan fungsi perlindungan.
Pemkot Bandung akan kelola Kebun Binatang secara profesional dengan prioritaskan pendidikan, konservasi, lingkungan, dan budaya.
Nota Kesepahaman
Sebagai bentuk penguatan koordinasi lintas pemerintahan. Pada hari yang sama dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Wali Kota Bandung dan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan.
MoU tersebut mengatur pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab para pihak selama masa transisi pasca pengosongan aktivitas dan pencabutan izin Lembaga Konservasi YMT.
MoU itu berlaku 3 bulan dan jadi dasar kerja sama pengamanan aset daerah, pengelolaan kawasan, perawatan, dan penyelamatan satwa. Sampai ada pengelola Kebun Binatang Bandung yang baru dan lebih profesional. Red
Komentar