KABARHARMONI | BANDUNG, – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan sejumlah persoalan krusial di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, seperti peredaran minuman keras, pengelolaan sampah, dan sanitasi warga.
Penemuan ini terjadi saat Farhan melakukan kunjungan lapangan dalam rangka Program Siskamling Siaga Bencana.
Pemberdayaan Masyarakat Jadi Prioritas
Maleer merupakan wilayah yang pernah mendapatkan program normalisasi sungai melalui Citarum Harum sekitar lima tahun lalu.
Kini, menurut Farhan, tantangan berikutnya adalah memastikan pemberdayaan masyarakat berjalan berkelanjutan.

“Setelah normalisasi, yang paling penting itu pemberdayaan masyarakatnya. Jangan sampai infrastrukturnya sudah bagus, tapi persoalan sosialnya tertinggal,” tegasnya di Maleer, pada Selasa, 24 Februari 2026.
BACA JUGA: Pemkot Bandung Perkuat Fondasi Pembangunan dengan Data dan Inovasi
Peredaran Minol dan Obat Keras
Farhan secara terbuka mengakui adanya kekhawatiran warga terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) dan obat keras di kawasan Binong dan Maleer.
Aktivitas tersebut cukup ramai dan berpotensi menimbulkan dampak sosial.
Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin usaha dan legalitas barang yang dijual.

“Dicek izinnya ada atau tidak. Barangnya legal atau ilegal. Kalau punya izin pun, apakah hanya menjual atau memperbolehkan minum di tempat? Itu izinnya berbeda,” jelas Farhan.
Pengelolaan Sampah Membaik
Maleer mendapat apresiasi atas program Gaslah (petugas pengolah sampah kewilayahan) yang sudah menunjukkan hasil positif.
Setiap petugas mampu mengolah 70–80 kilogram sampah per hari. Namun Farhan belum ingin menyimpulkan program tersebut sudah 100 persen efektif.

“Saya beri waktu sampai akhir Maret. Ujian terbesarnya akhir Ramadhan. Timbulan sampah pasti naik, sementara petugas bisa saja mudik,” katanya.
Sanitasi Warga Menjadi Tantangan
Persoalan lain yang mencuat adalah sanitasi. Data Pemkot menunjukkan sekitar 27 persen rumah belum memiliki septic tank layak.
Angka ini besar dan berpotensi lebih tinggi di lapangan.
Farhan mengakui skema biaya sambungan pipa dari rumah warga ke fasilitas sanitasi masih memberatkan warga.
“Jangan sampai persoalan sanitasi ini dibiarkan dan akhirnya jadi masalah lingkungan yang lebih besar,” ujarnya. Red







Komentar