KABARHARMONI | BANDUNG, – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti persoalan perubahan status kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kelompok yang mengalami transisi dari Desil 5 ke Desil 6 perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi kehilangan akses terhadap bantuan sosial, meski secara ekonomi masih berada dalam kondisi rentan.
Farhan mengutarakan hal tersebut di Balai Kota Bandung, Senin 24 Agustus 2026.
Farhan menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mencermati penerapan kebijakan berbasis desil secara hati-hati agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Desil 9 dan 10 Kehilangan Subsidi, Namun Data Bandung Paling Baik
Farhan menjelaskan, kebijakan desil dari pemerintah pusat berdampak langsung pada akses subsidi masyarakat.
Pemerintah menilai kelompok Desil 9 dan Desil 10 sudah mampu dan memiliki pendapatan tetap.
“Kalau untuk Desil 9 dan Desil 10, bagaimanapun juga kita ini Bandung salah satu kota yang menurut Kementerian Sosial datanya paling bagus. Kita sudah termasuk yang paling bagus,” ujar Farhan.
Konsekuensinya, kelompok tersebut tidak lagi dapat menikmati sejumlah subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, Farhan menilai pemerintah tetap harus menelaah penerapan aturan tersebut karena kondisi di lapangan tidak selalu sama dengan data yang tercatat.
“Untuk itu memang kami akan mencermati di lapangan secara sangat hati-hati mengenai penerapan-penerapan aturan terhadap Desil 9 dan Desil 10 ini,” katanya.
BACA JUGA: Penurunan Penerima Bansos di Kota Bandung: Kemiskinan Turun, Data Lebih Akurat
Transisi Desil 5 ke Desil 6 Jadi Fokus Utama Pemkot
Lebih lanjut, Farhan menyatakan Pemkot Bandung tidak hanya fokus pada Desil 9 dan Desil 10.
Justru kelompok yang berada pada masa transisi Desil 5 ke Desil 6 menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Ia menuturkan, masyarakat Desil 9 dan Desil 10 menghadapi konsekuensi tidak lagi menerima subsidi.
Sementara itu, warga yang berpindah dari Desil 5 ke Desil 6 berpotensi tidak lagi menerima bantuan sosial.
“Kalau buat kami di Kota Bandung yang paling rentan itu adalah antara Desil 5 ke Desil 6. Desil 9, 10 kan tidak bisa menikmati subsidi. Kalau Desil 5 ke Desil 6, ini adalah tidak bisa menerima bantuan. Padahal posisinya juga sangat jauh lebih rentan,” tutur Farhan.
Karena itu, Pemkot Bandung berkomitmen memastikan kelompok masyarakat yang mengalami perubahan status desil tetap mendapat perlindungan.
Pemerintah juga akan mencermati kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara data dengan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
“Isu Desil 9, 10 penting, namun kami juga tidak mungkin mengabaikan isu transisi Desil 5 ke Desil 6. Demikian juga sebaliknya,” ujarnya.
BACA JUGA: DPRD Kota Bandung Dorong Revisi Perda Kemiskinan, Iman: Harus Sesuai DTSEN
Gunakan Siskamling Siap Jaga Bencana untuk Pantau Kewilayahan
Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, Farhan menyebut pihaknya akan memantau kondisi masyarakat hingga tingkat kewilayahan.
Pemkot Bandung menggunakan salah satu instrumen, yaitu program Siskamling Siap Jaga Bencana.
Program ini memungkinkan warga menyampaikan aspirasi dan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
“Kita masih jalan Siskamling Siap Jaga Bencana untuk memastikan bahwa warga di setiap kewilayahan itu bisa menyampaikan aspirasinya. Apakah memang menimbulkan kesulitan atau memang sedang dalam keadaan baik-baik saja,” katanya.
Menurutnya, pengawasan berbasis kewilayahan penting agar pemerintah mengetahui kondisi masyarakat secara faktual, terutama ketika terjadi perubahan status dalam data kesejahteraan.
Farhan menegaskan, instrumen bantuan harus mampu mengantisipasi dampak perubahan status desil, terutama bagi masyarakat yang berada di antara Desil 5 dan Desil 6.
“Yang paling penting adalah instrumen-instrumen untuk berbagai macam bantuan, terutama sekali lagi transisi Desil 5 dan Desil 6 itu bisa tertangani dengan baik,” katanya.
Pemkot Cermati Kanal Pelaporan Perubahan Desil
Selain pengawasan langsung, Farhan menyebut terdapat mekanisme untuk melaporkan perubahan status desil masyarakat.
Ia mengatakan akan mencermati lebih lanjut mekanisme tersebut, termasuk kanal yang pemerintah pusat sediakan untuk memperbarui data apabila kondisi masyarakat mengalami perubahan.
“Kalau saya enggak salah itu ada yang namanya website untuk melaporkan tentang perubahan desil tersebut,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Farhan menekankan akurasi data menjadi kunci agar kebijakan bantuan dan subsidi tepat sasaran.
Pemkot Bandung akan terus memantau kondisi warga sekaligus memastikan masyarakat yang masih rentan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan.
“Fokus kita, transisi Desil 5 ke Desil 6,” pungkasnya. Red
Komentar