KABARHARMONI | BANDUNG, – DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan usulan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, Farhan menyampaikan penjelasan terhadap empat Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.
Adapun empat Raperda baru tersebut yakni Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening.
Farhan: Perda Gender Harus Integrasikan Program Antar Perangkat Daerah
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menerima penjelasan Wali Kota mengenai empat Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap II.
Wali Kota Farhan mengatakan, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional.
Ia menjelaskan bahwa tujuan pengarusutamaan gender adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan.
Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya muncul berbagai tantangan.
Di antaranya berupa tumpang tindih program ataupun model koordinasi dan model kerja sama yang sulit untuk diimplementasikan oleh setiap perangkat daerah.
“Untuk itu, perlu dibuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang diharapkan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan pada lembaga/institusi/perangkat daerah terkait. Dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terkait pengarusutamaan gender,” tutur Farhan.
Perda Rumah Susun Lama Belum Jawab Kebutuhan Warga Berpenghasilan Rendah
Sementara itu, Raperda tentang Rumah Susun muncul merujuk pada tingginya jumlah penduduk dan rendahnya penghasilan bagi sebagian penduduk di Kota Bandung.
Kondisi tersebut menyebabkan tingginya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bandung melalui Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun berupaya mengatasi permasalahan tersebut.
Namun, implementasi kebijakan pemerintah daerah belum dapat menjawab permasalahan yang ada.
“Oleh karena itu, diperlukan perda baru yang mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan terkait rumah susun,” katanya.
Aturan Barang Milik Daerah Harus Ikuti Regulasi Baru
Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung mendasarkan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pengelolaan barang milik daerah yang semakin berkembang dan kompleks.
Sehingga, Pemerintah Kota Bandung perlu mendukung pelaksanaannya dengan regulasi dan menyesuaikan regulasi tersebut. Dengan perkembangan kebutuhan agar perangkat daerah dapat mengelola barang milik daerah secara optimal, efektif, dan efisien.
Terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Namun, seiring dengan perkembangan regulasi, terbit beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
Di antaranya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sehingga Pemerintah Kota Bandung perlu mengubah peraturan daerah tersebut.
Perubahan terhadap Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat penting. Karena merupakan dasar hukum bagi daerah dalam mengelola barang milik daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyertaan Modal Aset untuk Perkuat Tirtawening
Sedangkan Pemerintah Kota Bandung mengusulkan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung. Untuk meningkatkan pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Khususnya di bidang air minum, air limbah, dan bidang usaha lainnya.
Pemerintah Kota Bandung melalui peraturan daerah ini melakukan penyertaan modal berupa aset.
Pemerintah Kota Bandung menilai penyertaan modal berupa aset ini menjadi suatu keniscayaan dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan pendayagunaan aset daerah. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan umum daerah sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum, DPRD Bentuk Pansus
Setelah Rapat Paripurna menetapkan usulan empat Raperda tersebut menjadi Agenda Pembahasan Dewan. Maka Fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung akan mempelajari dan mengkaji materi Raperda tersebut sebagai bahan Pandangan Umum Fraksi.
Setiap fraksi nantinya akan menyampaikan Pandangan Umum tersebut dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Adapun Wali Kota akan menyampaikan Jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna kedua pada hari yang sama.
Selanjutnya, DPRD Kota Bandung akan membagi empat raperda terkait ke dalam panitia khusus yang akan membahasnya. Termasuk satu tambahan pembahasan terkait Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
Untuk membahas agenda Dewan mengenai empat Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap II, dan Perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib itu. DPRD Kota Bandung akan membentuk empat Pansus sesuai kesepakatan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung.
Akan tetapi, karena saat ini masih ada satu Pansus yang masih membahas Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap I. Maka untuk memenuhi ketentuan bahwa jumlah Pansus paling banyak sama dengan jumlah Komisi. DPRD Kota Bandung akan membentuk tiga Pansus yang akan membahas tiga Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap II.
Sedangkan DPRD Kota Bandung akan membentuk satu Pansus yang akan membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Kepada Perumda Tirtawening kemudian. Setelah Pansus 16 yang sedang membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandung selesai dan Rapat Paripurna menetapkannya. Red







Komentar