KABARHARMONI | BANDUNG, – Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung berhasil merampungkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung.
Bersamaan dengan penetapan raperda tersebut menjadi peraturan daerah, status Bank Bandung pun berubah dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.
DPRD Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung menyepakati Perda tersebut dalam Rapat Paripurna, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, M. Bagja Jaya Wibawa, menjelaskan bahwa setelah DPRD dan pemerintah menyetujui dan menetapkan raperda sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, raperda tersebut menjadi dasar perubahan bentuk badan hukum Bank Bandung.
Perubahan tersebut mengubah status Bank Bandung dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), dengan nomenklatur Perseroda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kota Bandung Kawal Perumda BPR Naik Status Jadi Perseroda
Bagja: Perseroda Harus Gerakkan Ekonomi dan Jaga Pelayanan Publik
Bagja berharap perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur tersebut menjadi momentum. Untuk meningkatkan peran Bank Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, perubahan tersebut juga harus memperkuat keseimbangan antara orientasi keuntungan (profit oriented) dan fungsi pelayanan publik (public service).
“Harapannya, setelah perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur ini, Perseroda BPR Kota Bandung (Bank Bandung) semakin bersemangat dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keseimbangan antara orientasi keuntungan dan pelayanan publik juga harus semakin baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bagja menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang profesional kepada masyarakat dan berdaya saing harus menjadi perhatian utama.
Dengan demikian, tata kelola dan kinerja perusahaan yang baik mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi nasabah.
Selain itu, tata kelola yang baik juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Serta memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Kami berharap Perseroda BPR Kota Bandung dapat menjadi BUMD yang sehat, profesional, dan prudent. Serta semakin luas kegiatan usahanya juga berkontribusi maksimal bagi PAD Kota Bandung,” katanya.
BACA JUGA: Pansus 18 DPRD Kota Bandung Matangkan Raperda BPR, Dorong Bank Bandung Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Farhan Apresiasi Kerja Pansus 18
Dalam Rapat Paripurna itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi DPRD Kota Bandung, dalam hal ini Pansus 18 yang telah menuntaskan pembahasan panjang Raperda. Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung tersebut.
“Terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kota Bandung atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar melalui Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan satu buah Raperda Kota Bandung tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung yang pada hari ini telah disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutur Farhan.
BACA JUGA: Bank Bandung Hadirkan Deposito Cuan Bunga 6%: Farhan Tekankan Aman dan Dorong Kredit Konsumsi
Perda Baru Bukan Sekadar Ganti Nama
Selanjutnya, Farhan menjelaskan bahwa penetapan Perda tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur saja. Tetapi juga membawa dampak terhadap peran dan fungsi bank.
Ia menilai pengembangan kegiatan usaha dan sejumlah layanan perbankan nantinya dapat meningkatkan peran dan fungsi Bank Bandung dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.
Selain itu, pengembangan tersebut menjadi bentuk antisipasi terhadap perkembangan perekonomian nasional.
Sebagai penutup, Farhan menambahkan bahwa sejumlah langkah telah berjalan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kondisi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung.
Langkah tersebut mulai dari penataan manajemen, penanganan kredit macet, serta peluncuran produk simpanan baru. Red







Komentar